Penjelasan:

Jusuf Kalla adalah seorang politisi dan pengusaha Indonesia yang telah menjabat sebagai Wakil Presiden Indonesia dua kali, yaitu pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono pada periode 2004-2009 dan 2009-2014. Salah satu pencapaian terbesar Jusuf Kalla selama menjabat sebagai Wakil Presiden adalah peran dan kontribusinya dalam menyelesaikan konflik Aceh.

Konflik Aceh dimulai sejak tahun 1976 dan berlangsung selama hampir tiga dekade. Konflik ini melibatkan gerakan separatis yang dikenal sebagai Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang menuntut kemerdekaan bagi provinsi Aceh di Indonesia. Konflik ini menyebabkan kerusakan yang signifikan dan memakan banyak korban jiwa di Aceh.

Pada tahun 2004, Jusuf Kalla menjadi Wakil Presiden Indonesia di bawah kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono. Dalam upayanya untuk mengakhiri konflik Aceh, Jusuf Kalla berperan sebagai mediator antara pemerintah Indonesia dan GAM. Dia mengadakan dialog dengan pimpinan GAM di Helsinki, Finlandia, pada tahun 2005 untuk mencapai kesepakatan damai.

Pada tanggal 15 Agustus 2005, Jusuf Kalla berhasil menandatangani nota kesepahaman antara pemerintah Indonesia dan GAM yang disebut sebagai Memorandum of Understanding (MoU) Helsinki. Dalam kesepakatan ini, GAM setuju untuk melepaskan tuntutan kemerdekaan dan memilih untuk menjadi partai politik yang sah. Selain itu, pemerintah Indonesia memberikan amnesti dan kebebasan kepada bekas anggota GAM.

Kesepakatan MoU Helsinki yang ditandatangani oleh Jusuf Kalla mengakhiri konflik Aceh yang berkepanjangan. MoU Helsinki berhasil menghasilkan perdamaian dan stabilitas di Aceh, yang sebelumnya merupakan daerah konflik yang sangat memprihatinkan. Jusuf Kalla memainkan peran penting dalam menyelesaikan konflik ini dan menjadi pahlawan di mata banyak orang di Indonesia, khususnya di Aceh. Prestasi ini membuat Jusuf Kalla mendapatkan penghargaan internasional dan nasional, termasuk Penghargaan Perdamaian Internasional Félix Houphouët-Boigny pada tahun 2006 dan penghargaan Bintang Mahaputera Utama dari pemerintah Indonesia pada tahun 2009