Jawaban:

Penjelasan:Fase demokrasi di Indonesia telah mengalami perubahan sejak awal pembentukannya setelah jatuhnya rezim otoriter pada tahun 1998. Beberapa faktor yang menyebabkan perubahan tersebut antara lain:

1. Reformasi Politik: Perubahan terbesar terjadi setelah gerakan reformasi politik pada tahun 1998. Gerakan ini menggulingkan rezim otoriter Orde Baru yang dipimpin oleh Presiden Soeharto dan membawa perubahan mendasar dalam sistem politik Indonesia. Reformasi ini menuntut transparansi, partisipasi publik yang lebih luas, dan pembatasan kekuasaan politik.

2. Pemilihan Umum Langsung: Perubahan penting lainnya adalah adopsi sistem pemilihan umum langsung untuk pemilihan presiden dan parlemen. Sebelumnya, pemilihan presiden dilakukan melalui MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat), yang terdiri dari anggota parlemen dan tokoh-tokoh yang ditunjuk. Pemilihan langsung memungkinkan partisipasi langsung dari rakyat dan memberikan kesempatan kepada kandidat independen.

3. Kebebasan Pers dan Ekspresi: Perubahan lainnya adalah peningkatan kebebasan pers dan ekspresi. Media massa memiliki peran penting dalam menyebarkan informasi dan memonitor pemerintahan, serta memberikan platform untuk berbagai pandangan politik. Kebebasan berekspresi juga dijamin oleh konstitusi Indonesia.

4. Kehadiran Partai-Partai Politik: Seiring dengan pembukaan sistem politik, partai-partai politik baru mulai muncul dan bersaing dalam proses demokrasi. Hal ini meningkatkan pluralitas politik dan memberikan pilihan yang lebih banyak bagi pemilih.

5. Peran Masyarakat Sipil: Peran masyarakat sipil yang semakin kuat juga berkontribusi pada perubahan dalam fase demokrasi di Indonesia. Aktivis, LSM, dan kelompok advokasi lainnya berperan dalam mengawasi pemerintah, memperjuangkan hak-hak warga, dan mempengaruhi kebijakan publik.

Namun, perlu dicatat bahwa proses demokrasi adalah dinamis, dan tantangan-tantangan juga muncul seiring waktu. Beberapa perubahan dalam fase demokrasi Indonesia melibatkan perbaikan sistem yang lebih adil, mengatasi korupsi, memperkuat lembaga-lembaga demokrasi, dan mengatasi ketimpangan sosial dan ekonomi.