Sistem ketatanegaraan adalah suatu sistem yang menjelaskan bagaimana suatu negara dikelola dan diatur, termasuk dalam hal pembagian kewenangan dan tanggung jawab antara pemerintah, lembaga legislatif, dan lembaga yudikatif.

Masa Orde Baru adalah periode pemerintahan di Indonesia yang dimulai pada tahun 1966 hingga tahun 1998. Pada masa ini, Indonesia menganut sistem ketatanegaraan yang bersifat otoriter, dengan presiden memegang kekuasaan penuh dan tidak adanya pembagian kewenangan yang jelas antara pemerintah, legislatif, dan yudikatif.

Reformasi adalah periode di Indonesia yang dimulai pada tahun 1998, yang ditandai dengan terjadinya perubahan politik dan sosial yang cukup besar. Pada masa ini, sistem ketatanegaraan Indonesia mulai berubah menjadi lebih demokratis, dengan adanya pembagian kewenangan yang jelas antara pemerintah, legislatif, dan yudikatif.

Perubahan yang terjadi pada masa reformasi di Indonesia adalah perubahan dari sistem ketatanegaraan yang bersifat otoriter menjadi sistem ketatanegaraan yang lebih demokratis, serta terjadinya perubahan politik dan sosial yang cukup besar. Perubahan tersebut memungkinkan Indonesia menjadi negara yang lebih baik, karena masyarakat dapat lebih berpartisipasi dalam pengambilan keputusan dan menikmati hak-hak yang lebih luas. Namun, perubahan tersebut juga menimbulkan beberapa masalah dan tantangan, seperti korupsi dan polarisasi politik yang semakin tinggi.