Jawaban:

Kekurangan dan Kelebihan Peraturan Perundang-Undangan

Sebagai salah satu sumber hukum tertulis di Indonesia, Peraturan Perundang-undangan bukan merupakan peraturan yang sempurna. Sebagai bagian dari sebuah sitem hukum Peraturan Perundang-undangan juga memiliki kelebihan dan kekurangan, adapun kelebihan dan kekurangan tersebut kami jelaskan sebagai berikut:

Kelebihan peraturan perundang-undangan

Peraturan perundang-undangan merupakan kaidah tertulis yang mudah dikenali (diidentifikasi) ,mudah diketemukan kembali dan mudah ditelusuri

Sebagai kaidah hukum tertulis bentuk, jenis , tempat , dan pembuatnya jelas.

Peraturan perundang-undangan memberikan kepastian hukum yang lebih nyata karena kaidah-kaidahnya mudah diidentifikasikan dan mudah diketemukan kembali

Struktur dan sistematika peraturan perundang-undangan lebih jelas sehingga memungkinkan untuk diperiksa kembali dan diuji baik segi-segi formal maupun materi muatannya.

Pembentukan dan pengembangan peraturan perundang-undangan dapat direncanakan

Faktor ini sangat penting bagi negara-negara yang sedang membangun termasuk membangun sistem hukum baru yang sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat.

Kekurangan Peraturan Perundangan-undangan

Peraturan Perundang-Undangan tidak fleksibel;

Tidak mudah menyesuaikan dengan perkembangan masyrakat;

Pembentukannya membutuhkan waktu dan tata cara tertentu (ada prosedur, dll)

Terjadi jurang pemisah antara peraturan Peraturan Perundang-Undangan dengan masyrakat;dan

Peraturan Peraturan Perundang-Undangan tidak pernah lengkap untuk memenuhi segala peristiwa hukum atau tuntutan hukum.

Dengan kekurangan-kekurangan tersebut, bagaiamna mensiasati agar kekurangan tersebut tidak terlalu tampak ke permukaan sehingga menciptakan ketidakadilan dalam masyarakat. Peranan Kekuadaan Yudisial sangat dibutuhkan dalam hal mengurangi dampak-dampak buruk atas kekurangan dari Peraturan Perundang-Undangan.

Hakim bukan hanya corong dari peraturan perundang-undangan, namun hakim mampu menggali nilai-nilai keadilan dimasyarkat, sehingga diharapkan apabila peraturan perundang-undangan tidak mampu memenuhi rasa keadilan di tengah-tengah masyarakat maka peran hakim adalah mengembalikan rasa keadilan tersebut. Hal tersebut sejalan dengan mandat dari Pasal 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaaan Kehakiman yang menyatakan bahwa Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Hakim yang baik adalah hakim yang dapat mewujudkan rasa keadilan ditengah masyarakat walaupun tidak terdapat peraturan perundangan yang memadai.

Namun prinsip sebagaimana disebut pada pasal 5 Undang-Undang Kehakiman sering disalahgunakan dengan merubah tatanan hukum yang ada sehingga akibatnya kepastian hukum sangat susah untuk diperoleh.

Penjelasan:

maaf kalo salah

terimakasih