Ada beberapa alasan mengapa lembaga eksekutif dan legislatif dipilih oleh rakyat, sementara lembaga yudikatif tidak dipilih oleh rakyat. Berikut adalah penjelasannya:

Tugas dan fungsi yang berbeda: Lembaga eksekutif dan legislatif memiliki tugas dan fungsi yang lebih erat kaitannya dengan kebijakan publik dan representasi rakyat. Sebagai contoh, presiden dan wakil presiden dipilih oleh rakyat karena mereka adalah pemimpin negara yang memiliki kewenangan dalam menentukan kebijakan publik dan menjalankan pemerintahan. Sementara itu, anggota legislatif dipilih untuk mewakili rakyat dan memutuskan kebijakan publik melalui pembuatan undang-undang. Di sisi lain, Mahkamah Agung sebagai lembaga yudikatif memiliki tugas dan fungsi untuk menjalankan sistem peradilan dan menegakkan hukum, dan tidak terkait langsung dengan representasi rakyat atau kebijakan publik.

Prinsip pemisahan kekuasaan: Prinsip pemisahan kekuasaan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif adalah prinsip penting dalam sistem demokrasi. Prinsip ini mengharuskan agar kekuasaan negara tidak terpusat pada satu lembaga atau individu saja, sehingga dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan. Oleh karena itu, lembaga eksekutif dan legislatif dipilih oleh rakyat untuk mewakili kekuasaan politik, sementara lembaga yudikatif harus berdiri di luar kekuasaan politik dan terlepas dari pengaruh politik.

Kemandirian dan kebebasan dalam menjalankan tugas: Lembaga yudikatif harus bersikap mandiri dan bebas dalam menjalankan tugasnya sebagai lembaga peradilan. Jika Mahkamah Agung dipilih langsung oleh rakyat, maka ada kemungkinan bahwa lembaga tersebut akan terpengaruh oleh kepentingan politik dan keinginan rakyat yang memilihnya. Hal ini dapat membahayakan independensi dan objektivitas Mahkamah Agung dalam menjalankan tugasnya. Sebaliknya, dengan tidak dipilih langsung oleh rakyat, Mahkamah Agung dapat menjalankan tugasnya dengan lebih bebas dan independen.