Jawaban:

UU ini mengatur mengenai Ibu Kota Nusantara dan pelaksanaan pemerintahannya yang dilaksanakan oleh Otorita Ibu Kota Nusantara.

Ibu Kota Negara bernama Nusantara adalah satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus setingkat provinsi yang wilayahnya menjadi tempat kedudukan Ibu Kota Negara sebagaimana ditetapkan dan diatur dengan Undang-Undang ini.

Sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 2 bahwa Ibu Kota Nusantara memiliki visi sebagai kota dunia untuk semua yang dibangun dan dikelola dengan tujuan untuk:

• menjadi kota berkelanjutan di dunia;
• sebagai penggerak ekonomi Indonesia di masa depan; dan
• menjadi simbol identitas nasional yang merepresentasikan keberagaman bangsa Indonesia, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang tentang Ibu Kota Negara ini sebagaimana Pasal 3 ayat (1), dibentuk dan dilaksanakan berdasarkan asas:

• ketuhanan;
• pengayoman;
• kemanusiaan;
• kebangsaan;
• kenusantaraan;
• kebinekatunggalikaan;
• keadilan;
• kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
• ketertiban dan kepastian hukum;
• keseimbangan, keserasian, dan keselarasan; dan
• efektivitas dan efisiensi pemerintahan.

Dan pembangunan dan pengembangan Ibu Kota Nusantara sebagaimana Pasal 3 ayat (2) dilaksanakan berdasarkan prinsip:

• kesetaraan;
• keseimbangan ekologi;
• ketahanan;
• keberlanjutan pembangunan;
• kelayakan hidup;
• konektivitas; dan
• kota cerdas.