Penyimpangan dalam sistem demokrasi terpimpin dapat dilihat dari beberapa aspek, di antaranya:

1. Pembatasan kebebasan pers dan ekspresi: Pada masa pemerintahan Soekarno, pers dan media massa dibatasi dalam memberitakan isu-isu yang dapat merusak stabilitas pemerintahan. Kritik terhadap pemerintah juga dianggap sebagai pengkhianatan dan dapat mengakibatkan tindakan represif.

2. Pemaksaan ideologi: Pemerintah mendorong masyarakat untuk menerima paham nasionalisme dan ketuhanan yang berkeadilan sosial sebagai ideologi yang harus diikuti. Hal ini dapat berdampak pada penyensoran terhadap pendapat dan gagasan yang berbeda dengan ideologi yang dianut.

3. Pembatasan hak asasi manusia: Beberapa tindakan represif dilakukan terhadap individu atau kelompok yang dianggap sebagai ancaman bagi stabilitas pemerintahan. Contohnya, pada masa itu terjadi penangkapan dan penganiayaan terhadap aktivis politik, mahasiswa, dan pengkritik pemerintah.

4. Penekanan pada sentralisasi kekuasaan: Dalam sistem demokrasi terpimpin, kekuasaan terpusat pada presiden dan partai politik yang mendukungnya. Kekuasaan lokal dan daerah dibatasi sehingga menghambat partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan.

Contoh penyimpangan tersebut menunjukkan bahwa dalam sistem demokrasi terpimpin, kebebasan sipil dan politik terbatas dan kekuasaan terpusat pada satu individu atau kelompok. Hal ini bertentangan dengan prinsip demokrasi yang seharusnya memberikan ruang bagi partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan politik dan kebijakan publik.