Tindakan pengadilan dalam menangani kasus kerumunan HRS adalah berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang. Pengadilan Negeri memiliki kewenangan untuk memeriksa dan memutuskan suatu perkara secara hukum. Kewenangan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Dalam memeriksa dan memutuskan perkara, pengadilan negeri harus memenuhi prinsip-prinsip hukum yang diatur dalam undang-undang, seperti prinsip keadilan, kepastian hukum, keterbukaan, dan independensi. Pengadilan negeri juga harus memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara yang dihadapinya.

Dalam kasus kerumunan HRS, pengadilan negeri memiliki kewenangan untuk memeriksa dan memutuskan apakah tindakan HRS dan para pelaku kerumunan tersebut melanggar hukum atau tidak. Pengadilan negeri juga memiliki kewenangan untuk menjatuhkan sanksi hukum kepada para pelaku kerumunan jika terbukti melanggar hukum.

Namun, dalam menjalankan kewenangannya, pengadilan negeri harus tetap berpedoman pada prinsip-prinsip hukum dan memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku. Jika terdapat ketidaksesuaian antara tindakan pengadilan dengan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang, maka tindakan pengadilan tersebut dapat dikritik dan diperbaiki melalui proses banding atau kasasi di tingkat yang lebih tinggi.