Hubungan DPR dengan Presiden: DPR memiliki tugas dan wewenang untuk membahas dan memutuskan undang-undang, membuka dan menyelesaikan impeachment terhadap presiden, dan memberikan pertimbangan terhadap pengangkatan dan pemberhentian menteri. Presiden memiliki tugas dan wewenang untuk memimpin pemerintahan dan memberikan pertimbangan dan persetujuan terhadap undang-undang yang dibahas dan diterima oleh DPR.

Hubungan DPR dengan DPD: DPD memiliki tugas dan wewenang untuk membahas dan memberikan pertimbangan terhadap masalah daerah, serta memiliki wewenang dalam membahas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pemerintahan daerah. DPR memiliki tugas dan wewenang untuk membahas dan memutuskan undang-undang yang berkaitan dengan pemerintahan nasional.

Hubungan DPR dengan MPR: MPR memiliki tugas dan wewenang untuk membahas dan memutuskan amandemen terhadap UUD 1945, memilih dan memberikan pertimbangan terhadap presiden dan wakil presiden, serta membahas hal-hal yang berkaitan dengan pemerintahan negara. DPR memiliki tugas dan wewenang untuk membahas dan memutuskan undang-undang.

Hubungan DPR dengan MK: MK memiliki tugas dan wewenang untuk mengadili sengketa yang berkenaan dengan pemerintahan negara, memutuskan hal-hal yang berkenaan dengan interpretasi dan pengawasan undang-undang, serta memutuskan hal-hal yang berkenaan dengan pelanggaran hak asasi manusia. DPR memiliki tugas dan wewenang untuk membahas dan memutuskan undang-undang yang berkaitan dengan hak asasi manusia.