penetapan penerapan E-KTP (Kartu Tanda Penduduk Elektronik) yang terintegrasi dengan sistem data kependudukan secara nasional. Hal ini bertujuan untuk memudahkan akses data penduduk Indonesia dan mencegah duplikasi data, sehingga memudahkan pelaksanaan berbagai program pemerintah dalam sektor ekonomi, sosial, dan politik secara terpadu.

Selain itu, dilakukan juga transformasi menteri yang mengkombinasikan beberapa wilayah sehingga memudahkan pengawasan dan koordinasi terhadap program-program pemerintah di wilayah tersebut. Contohnya, kemudian dibentuk Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang menggabungkan empat kementerian sebelumnya (Kemensos, Kemendesa, Kemendagri, dan Kemenkumham).

Selain itu, terdapat berbagai program reformasi struktural lain yang sedang dilakukan, seperti reformasi birokrasi dan pengembangan teknologi informasi, yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi pelayanan publik serta pemerintahan secara keseluruhan.