Jawaban: di penjelasan

Penjelasan:

Bagian 1

A. Singkatan BPUPKI yaitu Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Nama Jepang BPUPKI yaitu Dokuritsu Junbi Chosakai

B. Tujuan BPUPKI didirikan yaitu untuk mempelajari dan menyelidiki hal-hal penting yang berhubungan dengan segi politik, ekonomi, tata pemerintahan, dan hal-hal lainnya yang dibutuhkan dalam usaha kemerdekaan Indonesia.

C. Ketua dari BPUPKI yaitu Dr. K.R.T. Radjiman Wediodiningrat, wakil dari BPUPKI yang merupakan orang jepang yaitu Ichibangase Yoshio

D. BPUPKI mengadakan sidang sebanyak dua kali. Sidang pertama diadakan pada 29 Mei - 1 Juni 1945. Sidang kedua diadakan pada 10 Juli 1945 - 17 Juli 1945.

E. Sidang pertama membahas tentang dasar negara Indonesia dan sidang kedua membahas tentang rancangan UUD.

F. Terdapat tiga perumus dasar negara, yaitu Mohammad Yamin, Soepomo, dan Soekarno.

G. Panitia Sembilan yang merumuskan Piagam Jakarta.

H. Piagam Jakarta dibuat pada 22 Juni 1945

I.

1. Soekarno (Ketua)
2. Mohammad Hatta (Wakil)
3. Achmad Soebardjo (Anggota)
4. Mohammad Yamin (Anggota)
5. K.H. Wahid Hasyim (Anggota)
6. Abdul Kahar Muzakkhir (Anggota)
7. H. Agus Salim (Anggota)
8. A. A. Maramis (Anggota)

J.  Penyebab "Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya" diubah menjadi "Ketuhanan Yang Maha Esa." karena tidak mewakili bangsa Indonesia yang majemuk.

K. BPUPKI diganti dengan PPKI karena tugas BPUPKI selesai.

Bagian 2

A. Norma adalah aturan atau ketentuan yang mengikat warga kelompok dalam masyarakat

B. ini apa maksudnya? sama dengan C kah? kalo beda sama C maaf gatau

C.

Norma Agama = menjalankan ibadah sesuai ajaran agamanya

Norma Kesusilaan = berbuat jujur

Norma Kesopanan = mengucapkan permisi ketika memasuki rumah

Norma Hukum = tidak menganggu ketertiban umum

D. Tujuan norma yaitu agar kehidupan masyarakat menjadi lebih tertib dan teratur.

E.

Norma Agama = dosa

Norma Kesusilaan = merasa bersalah/menyesal

Norma Kesopanan = dikucilkan

Norma Hukum = hukuman penjara atau denda

F. Amandemen adalah perubahan resmi dokumen resmi atau catatan tertentu, terutama untuk memperbagusnya. Amandemen UUD 1945 yang paling utama tentunya adalah untuk memperjelas hukum-hukum yang terkandung di dalamnya

G.

Amandemen I (19 Oktober 1999) =

• Pasal 5 Ayat 1: Hak presiden untuk mengajukan RUU kepada DPR
• Pasal 7: Pembatasan masa jabatan presiden dan wakil presiden.
• Pasal 9 Ayat 1 dan 2: Sumpah presiden dan wakil presiden
• Pasal 13 Ayat 2 dan 3: Pengangkatan dan penempatan duta
• Pasal 14 Ayat 1: Pemberian grasi dan rehabilitasi Pasal 14 Ayat 2: Pemberian amnesti dan abolisi
• Pasal 15: Pemberian gelar, tanda jasa, dan kehormatan lain
• Pasal 17 Ayat 2 dan 3: Pengangkatan menteri
• Pasal 20 Ayat 1-4: Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
• Pasal 21: Hak DPR untuk mengajukan Rancangan Undang-Undang (RUU)

Amandemen II (18 Agustus 2000) =

ketentuan Hak Asasi Manusia (HAM) memiliki bab tersendiri, yaitu Bab XA. Bab yang menjelaskan tentang HAM ini terdiri dari pasal 28 A sampai pasal 29 J.

Amandemen III (10 November 2001) =

pada amandemen ini yaitu melakukan perubahan terhadap kekuasaan kehakiman. Perubahan yang dimaksud ini tertuang dalam Pasal 24 ayat 2 UUD 1945.

Amanemen IV (10 Agustus 2002) =

Keanggotaan MPR

Pemilihan presiden dan wakil presiden tahap kedua

Bagian 3

A. Hanya ada satu konstitusi yang berlaku

B. Negara kesatuan adalah negara berdaulat yang diselenggarakan sebagai satu kesatuan tunggal. Negara federal adalah negara yang tersusun dari negara yang berdiri sendiri dengan mengadakan ikatan yang efektif, sehingga terbentuk negara baru

C. Indonesia berubah menjadi negara serikat pada 27 Desember 1949. Alasannya yaitu agar Indonesia mendapat pengakuan kedaulatan dari dunia internasional.

D. 6 LU - 11 LS dan 95 BT - 141 BT

E. Malaysia, Papua Nugini dan Timor Leste.

F. Jawa, Kalimantan, Sumatera, Sulawesi dan Papua.

G. Indonesia disebut sebagai negara kepulauan, dikarenakan Indonesia memiliki beribu-ribu pulau dalam satu kedaulatan negara

H. Daerah terluar adalah pulau-pulau kecil seluas ≤ 2000 km2

I. Bunyi pasal tersebut yaitu, Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik.

Maaf jika terdapat kesalahan