1. Kabupaten memiliki kedudukan sebagai wilayah administratif yang lebih kecil dibandingkan provinsi. Kabupaten berada di bawah koordinasi provinsi dan tunduk pada kebijakan dan peraturan yang ditetapkan oleh provinsi.

2. Kerukunan di sekolah dapat dijaga dengan menerapkan nilai-nilai persatuan, seperti saling menghargai, menghormati perbedaan, berkomunikasi dengan baik, dan bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Contohnya, melalui kegiatan yang mengedepankan kerja sama dan memupuk semangat gotong royong di antara siswa.

3. Untuk mewujudkan kesepakatan yang bulat perlu dilakukan dengan cara melakukan musyawarah dan mufakat. Proses musyawarah melibatkan diskusi terbuka dan pengambilan keputusan secara bersama-sama untuk mencapai kesepakatan yang terbaik bagi semua pihak.

4. Masuknya budaya asing ke Indonesia karena globalisasi dapat menimbulkan dampak positif, seperti meningkatnya pertukaran budaya dan peningkatan kualitas hidup. Namun, dampak negatifnya adalah hilangnya identitas budaya asli dan masuknya budaya yang bertentangan dengan nilai-nilai lokal. Sikap kita sebaiknya mengambil nilai positif dari budaya asing dan mempertahankan nilai-nilai budaya lokal yang baik.

5. Kepala daerah di kabupaten tidak berjalan sendiri dalam menjalankan tugasnya di bidang legislatif, ia dibantu oleh DPRD kabupaten. DPRD kabupaten memiliki tugas untuk melakukan pengawasan terhadap kinerja kepala daerah serta memberikan persetujuan terhadap kebijakan atau program kerja kepala daerah.

6. Lembaga pemerintahan yang berada di tingkat daerah adalah Pemerintah Daerah atau Pemda. Pemda terdiri dari gubernur, bupati/walikota, dan DPRD yang bertanggung jawab dalam mengelola pemerintahan daerah dan memenuhi kebutuhan masyarakat di daerah tersebut.

7. Peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh Presiden RI sebagai pengganti undang-undang adalah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang atau Perppu. Perppu dikeluarkan dalam situasi darurat atau keadaan yang membutuhkan penyelesaian segera dan tidak dapat menunggu pembahasan di DPR.

8. Proses pengambilan keputusan dalam musyawarah dimulai dengan membahas masalah atau permasalahan yang ada. Setelah itu, setiap pihak menyampaikan pendapat dan usulan solusi untuk menyelesaikan masalah tersebut. Kemudian, dilakukan diskusi terbuka untuk membahas kelebihan dan kekurangan masing-masing solusi serta mencari kesepakatan terbaik untuk semua pihak. Setelah mencapai kesepakatan, maka keputusan diambil dan ditindaklanjuti.