Jawaban:

Proses penetapan Undang-Undang Pelayaran melibatkan beberapa tahapan berikut:

Penjelasan:

1. Perencanaan: Pemerintah memulai proses penetapan Undang-Undang Pelayaran dengan merencanakan isi dari undang-undang tersebut. Hal ini dapat dilakukan dengan melibatkan berbagai pihak, seperti ahli hukum, pelaku industri pelayaran, dan masyarakat lain yang berkepentingan.
2. Penyusunan Rancangan Undang-Undang: Setelah perencanaan selesai, pemerintah memulai proses penyusunan rancangan Undang-Undang Pelayaran. Rancangan undang-undang tersebut dibuat berdasarkan hasil perencanaan dan memuat isi dari undang-undang pelayaran yang akan diterapkan.
3. Diskusi dan Pembahasan Rancangan Undang-Undang: Setelah rancangan Undang-Undang Pelayaran selesai dibuat, maka dilakukan diskusi dan pembahasan antar pihak yang berkepentingan. Pembahasan ini bertujuan untuk memastikan bahwa rancangan undang-undang memuat isi yang sesuai dengan kebutuhan industri pelayaran dan masyarakat lain yang berkepentingan.
4. Penetapan Undang-Undang: Setelah rancangan Undang-Undang Pelayaran disetujui oleh berbagai pihak yang berkepentingan, pemerintah dapat menetapkan Undang-Undang Pelayaran dengan tanda tangan oleh Presiden. Undang-Undang Pelayaran baru tersebut mulai berlaku sejak diterbitkan.
5. Implementasi dan Evaluasi: Setelah Undang-Undang Pelayaran diterbitkan, pemerintah memulai proses implementasi undang-undang tersebut. Implementasi undang-undang dilakukan oleh berbagai pihak, seperti instansi pemerintah dan pelaku industri pelayaran. Pemerintah juga melakukan evaluasi terhadap undang-undang pelayaran untuk memastikan bahwa undang-undang tersebut berjalan sesuai dengan harapan dan memuat isi yang sesuai dengan kebutuhan industri pelayaran dan masyarakat lain yang berkepentingan.

Apabila kakak terbantu dengan jawaban ini, Jangan Lupa Bintang 5 dan Tombol Hati nya ya kakak. Juga boleh di Follow ko kak :D