Ada beberapa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan MBS, antara lain:

• Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
• Pasal 4 ayat (3) menegaskan bahwa setiap satuan pendidikan berkewajiban untuk mengembangkan MBS untuk memperoleh kemandirian dan efektivitas pengelolaan.
• Permendikbud Nomor 23 Tahun 2016 tentang Standar Penilaian Pendidikan.
• Standar Kompetensi Absolut (SKA) 1 mengatur tentang kemampuan untuk mengembangkan MBS untuk meningkatkan kualitas proses pembelajaran.
• Permendikbud Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penilaian Hasil Belajar oleh Pendidik pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah
• Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa dalam merencanakan penilaian hasil belajar, pendidik dan satuan pendidikan dapat mengembangkan MBS.
• Permendikbud Nomor 28 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Penjaminan Mutu Pendidikan pada Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah
• Pasal 17 ayat (3) mengatur bahwa satuan pendidikan berkewajiban mengembangkan MBS untuk meningkatkan kualitas proses pembelajaran dan kepuasan pelanggan.
• Permendikbud Nomor 49 Tahun 2014 tentang Manajemen Berbasis Sekolah pada Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
• Pasal 3 ayat (1) menegaskan bahwa setiap satuan pendidikan wajib mengembangkan MBS, yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program pembelajaran.

Implementasi dari peraturan-peraturan di atas adalah dengan mendorong sekolah untuk mengembangkan MBS dan memberikan kebebasan dan otonomi kepada sekolah dalam mengambil keputusan dan merencanakan program pembelajaran. Dalam implementasi MBS, sekolah perlu melibatkan semua pihak terkait, termasuk guru, siswa, orang tua, dan masyarakat sekitar, untuk mencapai tujuan bersama dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Hal ini dapat dilakukan dengan cara memberikan pelatihan dan bimbingan kepada para guru dan staf sekolah, mengadakan diskusi dan pertemuan antara sekolah dan orang tua, serta membangun kemitraan dengan masyarakat sekitar.

Pembahasan

Secara umum Undang-Undang/Perundang-Undangan (UU) merupakan sebuah peraturan yang ada dalam hukum dan  dibuat oleh lembaga eksekutif bersama lembaga legeslatif,  dimana UU memiliki kekuatan untuk mengikat dan mengatur setiap elemen dalam lingkungan masyarakat yang  berbangsa dan bernegara.

Pelajari Lebih Lanjut

• Materi tentang UUD lebih detail dapat disimak pada link yomemimo.com/tugas/997351
• Materi tentang Contoh Undang-Undang di Indonesia, dapat disimak pada link yomemimo.com/tugas/1117843  
• Materi tentang Undang-Undang Ham , dapat disimak yomemimo.com/tugas/489842

Detail Jawaban

Kelas             : VIII

Mapel            : PKN

Kategori         : Bab 3 - Ketaatan terhadap Peraturan Perundang-undangan

Kode              : 8.9.3

#AyoBelajar

#SPJ5