Salah satu tujuan dari diberlakukannya kebijakan otonomi daerah adalah untuk meningkatkan sumber daya daerah. Hal ini dilakukan dengan didasarkan pada pertimbangan bahwa pengelolaan keuangan yang terpusat atau sentralisasi menyebabkan ketidakbebasan daerah di dalam mengelola sumber- sumber pendapatan daerah, misalnya dari sektor pariwisata atau pertambangan. Persoalannya tujuan otonomi daerah ini tidak selamanya mudah untuk dicapai. Sering dijumpai, daerah justru mengalami kesulitan di dalam mengelola sumber daya daerah karena pemerintah pusat tidak lagi banyak membantu di dalam pengelolaan sumber daya daerah. Mengapa hal ini bisa terjadi? Jelaskan setidaknya dua faktor yang menjadi penyebab mengapa peningkatan sumber daya sebagai tujuan otonomi daerah ini justru tidak tercapai? Kebijakan Otonomi Daerah secara garis besar bertujuan untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat yang berada di wilayah otonomi tersebut serta meningkatkan sumber daya yang dimiliki oleh daerah agar dapat bersaing dengan daerah otonom lainnya. Maju dan tidaknya pemerintahan di daerah oleh karenanya sangat ditentukan oleh kemampuan pemerintah daerah di dalam mengelola sumber daya manusia dan sumber daya alam yang mereka miliki. Ada maupun tidaknya sumber daya alam yang dimiliki oleh daerah, harus diakui bahwa faktor kualitas sumber daya manusia sangatlah menentukan keberhasilan daerah di dalam mengelola berbagai potensinya. Contoh nyata dari hal ini. adalah keberhasilan negara Singapura yang dari segi sumber daya alam tidak sekaya Indonesia, namun bisa melejit menjadi negara yang jauh lebih maju dari Indonesia. Beberapa daerah di Indonesia, memiliki potensi alamiah yang luar biasa besar, baik dari segi sektor pertambangan maupun dari sektor pariwisata. Potensi alam ini namun demikian belum diolah secara optimal karena kualitas sumber daya manusia yang masih rendah. Berdasarkan ilustrasi tersebut, sebutkan dua solusi yang dapat Anda berikan agar rendahnya kualitas sumber daya manusia yang menjadi faktor penghambat kebijakan otonomi daerah ini dapat diatasi! Kebijakan Otonomi Daerah dilakukan dengan tujuan agar tidak terjadi pemusatan dalam kekuasaan pemerintahan pada tingkat pusat sehingga jalannya pemerintahan dan pembangunan berjalan lancar. Selain itu kebijakan ini jga bertujuan agar pemerintah tidak hanya dijalankan oleh pemerintah pusat, tetapi daerah pun dapat diberi hak untuk mengurus sendiri kebutuhannya. Pada prakteknya idealisme dari praktek otonomi daerah ini belum sepenuhnya dapat diwujudkan, salah satunya karena adanya hambatan berupa rendahnya tingkat partisipasi politik di tingkat daerah. Akibatnya, kekuasaan di daerah justru terpusat pada golongan tertentu di daerah, dan terjebak pada sistem politik yang bersifat oligarkhis. Sebutan lainnya adalah melahirkan "politik keluarga" atau "politik dinasti". Politik keluarga ini memang tidak sepenuhnya salah, namun apabila kenyataan tersebut disebabkan oleh rendahnya partisipasi masyarakat daerah dalam bidang politik, maka sudah semestinya masalah ini harus diatasi demi kelangsungan demokrasi. Sebagai mahasiswa, kemukakan pendapat Anda, strategi apa yang dapat dilakukan agar rendahnya partisipasi politik masyarakat daerah sebagai salah satu faktor penghambat otonomi daerah tersebut dapat diatasi? 1 dari 2 MKWU4109-2 4. Salah satu persoalan yang mengiringi penyelenggaraan kebijakan Otonomi Daerah adalah maraknya praktek kolusi di dalam pemerintahan. Seiring dengan meningkatnya kewenangan pemerintah daerah di dalam berbagai aspek penyelenggaraan pemerintahan, praktek-praktek kolusi di dalam rekrutmen tenaga kerja atau masalah perizinan menjadi bahaya yang mengancam keberlangsungan otnomi daerah. Dalam kehidupan sehari-hari praktek kolusi ini seakan menjadi rahasia umum, sehingga muncullah adagium bahwa selain prestasi, ada hal lain yang menentukan kesuksesan seseorang yaitu koneksi. Rekrutmen PNS, lelang tender, perizinan, adalah contoh tiga hal yang rawan dijangkiti oleh praktek kolusi di tingkat pemerintahan daerah. Maraknya praktek kolusi, merupakan bukti pelanggaran atas prinsip-prinsip di dalam good governance. Prinsip good governance apa sajakah yang dilanggar di dalam kasus terjadinya praktek kolusi tersebut? Jelaskan jawaban Anda dengan argumentasi yang memadai.​