Pada kasus Nomor 222/Pid.Sus/2018/Pn.Mks, terdakwa dinyatakan telah melanggar Pasal 46

Berikut ini adalah pertanyaan dari unknown pada mata pelajaran PPKn untuk jenjang Sekolah Menengah Atas

Pada kasus Nomor 222/Pid.Sus/2018/Pn.Mks, terdakwa dinyatakan telah melanggar Pasal 46 ayat 1 Jo. Pasal 16 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana yang telah diubah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 yang berbunyi sebagai berikut: “barang siapa menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp. 10.000.000.000.00 (sepuluh milyar).Mengapa izin usaha dimaksud harus ditetapkan melalui undang-undang? Berikan pendapat saudara disertai dasar hukumnya.


Ready jawabannya hanya di @jasa_tugaskaltara wa ke :

089522850844

Jawaban terpercaya dan berkualitas,
Hati-hati penipuan, inyallah Amanah

Jawaban dan Penjelasan

Berikut ini adalah pilihan jawaban terbaik dari pertanyaan diatas.

Ketentuan tentang perijinan mempunyai fungsi mengatur dan menertibkan. Sebagai fungsi mengatur yaitu dimaksudkan agar ijin atau setiap ijin tempat-tempat usaha, bangunan dan bentuk kegiatan masyarakat lainnya tidak bertentangan satu sama lain, sehingga terciptanya ketertiban dalam segi kehidupan bermasyarakat.

Izin usaha harus ditetapkan melalui undang-undang agar usaha tersebut menjadi lebih tertib dan tidak menimbulkan masalah sosial di kemudian hari.

Dasar hukum yang mengatur tentang izin usaha salah satuny adalah Pasal 16 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana yang telah diubah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998.

Pembahasan:

Izin Usaha menurut Online Single Submission (OSS) adalah izin yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota setelah pelaku usaha melakukan pendaftaran.

Ketentuan tentang perijinan mempunyai fungsi mengatur dan menertibkan. Sebagai fungsi mengatur yaitu dimaksudkan agar ijin atau setiap ijin tempat-tempat usaha, bangunan dan bentuk kegiatan masyarakat lainnya tidak bertentangan satu sama lain, sehingga terciptanya ketertiban dalam segi kehidupan bermasyarakat.

Izin usaha harus ditetapkan melalui undang-undang agar usaha tersebut menjadi lebih tertib dan tidak menimbulkan masalah sosial di kemudian hari.

Dasar hukum yang mengatur tentang izin usaha salah satunya adalah Pasal 16 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana yang telah diubah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998.

Pelajari lebih lanjut

Pelajari lebih lanjut materi terkait izin usaha pada link berikut ini

yomemimo.com/tugas/8727153

#BelajarBersamaBrainly #SPJ1

Semoga dengan pertanyaan yang sudah terjawab oleh vaalennnnnn dapat membantu memudahkan mengerjakan soal, tugas dan PR sekolah kalian.

Apabila terdapat kesalahan dalam mengerjakan soal, silahkan koreksi jawaban dengan mengirimkan email ke yomemimo.com melalui halaman Contact

Last Update: Mon, 02 Jan 23