Jawaban:

1. Beberapa kemampuan yang harus dikembangkan untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah:

- Kemampuan Perencanaan: Rencana pembangunan jangka panjang dan jangka pendek yang disesuaikan dengan kebutuhan dan potensi daerah harus dimungkinkan oleh pemerintah daerah.

- Kemampuan Pengelolaan Keuangan: Legislatif terdekat perlu memiliki kapasitas untuk mengawasi dana teritorial dengan cara yang lugas, bertanggung jawab dan efektif.

- Kapasitas untuk Pemberdayaan Masyarakat: Pemerintah lingkungan harus memiliki pilihan untuk memasukkan dan mengaktifkan daerah setempat dalam navigasi dan pelaksanaan program perbaikan.

- Kemampuan Koordinasi: Untuk mencapai tujuan pembangunan yang holistik, pemerintah daerah harus mampu mengkoordinasikan berbagai sektor di tingkat daerah dan antar daerah.

2. Beberapa penyebab timbulnya hambatan dalam pelaksanaan kemerdekaan daerah adalah:

- Kurangnya kapasitas pemerintah daerah: Banyak DPRD setempat yang belum memiliki kemampuan yang memadai untuk mengawal kemandirian daerah, baik dalam hal pengarahan, pengaturan dan pengelolaan keuangan.

- Praktek Nepotisme dan Korupsi: Masih ada praktek-praktek kebobrokan dan nepotisme di beberapa DPRD provinsi, yang menghambat kelangsungan pelaksanaan kemerdekaan daerah dan menghambat masyarakat.

- Ketimpangan Aset: Pelaksanaan otonomi daerah yang adil dan merata dapat terhambat oleh disparitas sumber daya antar daerah.

- Situasi yang tidak dapat didamaikan: Situasi yang tidak dapat didamaikan sepenuhnya diharapkan terjadi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat, antara pemerintah teritorial dan daerah rahasia, atau antara pemerintah provinsi dan daerah setempat.

3. Beberapa opsi untuk meningkatkan pelaksanaan otonomi daerah adalah sebagai berikut:

- Pembinaan Batas Pemerintahan Lingkungan: Melalui pendidikan, pelatihan, dan transfer pengetahuan lintas daerah, pemerintah daerah harus meningkatkan kapasitas dan kompetensi aparaturnya.

- Transparansi dan Akuntabilitas: Debasement dan nepotisme dapat dikurangi dengan memperluas tanggung jawab dan keterusterangan dalam administrasi moneter lokal dan siklus dinamis.

- Koordinasi dan Upaya bersama: Pemerintah daerah harus secara aktif berkolaborasi dengan pemerintah pusat, lembaga swadaya masyarakat, sektor swasta, dan masyarakat untuk mencapai tujuan pembangunan bersama.

- Pembangunan Infrastruktur: Untuk membantu pembangunan keuangan dan era, serta bekerja pada ketersediaan dan keterbukaan provinsi, menempatkan sumber daya ke dalam kerangka pembangunan yang memadai adalah hal yang mendasar.

4. Penyelenggaraan pemerintahan daerah Indonesia menganut prinsip-prinsip good governance sebagai berikut:

- Akuntabilitas: mensyaratkan informasi publik tentang kebijakan, keputusan, dan pengelolaan keuangan dari pemerintah daerah harus jelas, akurat, dan mudah diakses.

- Tanggung jawab: menekankan pada peran yang dimainkan pemerintah daerah dalam menjalankan fungsi dan tanggung jawab publik serta bertanggung jawab kepada masyarakat.

- Kerjasama: mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan dan pembangunan lokal.

- Pemerataan: memastikan bahwa pembangunan dan pelayanan masyarakat ditangani secara adil dan setara oleh pemerintah daerah.

- Produktivitas dan Kecukupan: mengutamakan penggunaan sumber daya secara efektif dan efisien dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

- Regulasi dan Pemerataan: mengutamakan keadilan dan supremasi hukum dalam setiap tindakan pemerintah daerah.

- Pelayanan Publik dan Partisipasi: mewujudkan partisipasi dan menyediakan pelayanan publik berkualitas tinggi, fleksibel dan akuntabel terhadap kebutuhan masyarakat

Penjelasan: