Sikap para warga bantaran sungai yang tidak menjawab atau menggubris surat sanksi administrasi yang menjadi kewajibannya, yang menunjukkan ketidakpatuhan pada keputusan pemerintah daerah, dapat dianggap sebagai perbuatan atau pelanggaran kriminal dalam konteks kebijakan kriminal atau criminal policy. Hal ini karena tindakan ketidakpatuhan pada keputusan pemerintah daerah yang diatur dalam surat sanksi administrasi tersebut dapat dianggap sebagai pelanggaran hukum atau tindakan yang merugikan kepentingan umum.

Beberapa pertimbangan yang membuat sikap para warga tersebut disamakan dengan perbuatan kriminal antara lain:

• Pelanggaran hukum: Dalam konteks hukum, kepatuhan pada keputusan pemerintah daerah merupakan kewajiban yang harus dipatuhi oleh seluruh warga negara. Ketidakpatuhan pada keputusan tersebut dapat dianggap sebagai pelanggaran hukum yang dapat dikenakan sanksi administratif atau bahkan pidana.
• Kerugian kepentingan umum: Keputusan pemerintah daerah yang diabaikan oleh para warga bantaran sungai dapat menimbulkan kerugian pada kepentingan umum, seperti kerusakan lingkungan, kebersihan, dan kesehatan masyarakat. Hal ini dapat mengganggu kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.
• Ketidakberpihakan pada norma sosial: Ketidakpatuhan pada keputusan pemerintah daerah juga dapat dianggap sebagai tindakan yang tidak berpihak pada norma sosial yang berlaku di masyarakat. Hal ini dapat merusak tata nilai sosial dan mengganggu keharmonisan dalam masyarakat.

Dalam konteks kebijakan kriminal atau criminal policy, sikap para warga bantaran sungai yang tidak patuh pada keputusan pemerintah daerah dapat dikenakan sanksi hukum atau tindakan kriminal. Sanksi ini bertujuan untuk menegakkan kepatuhan pada hukum dan meminimalkan kerugian kepentingan umum. Selain itu, tindakan kriminal juga bertujuan untuk menegakkan norma sosial yang berlaku dalam masyarakat dan mendorong terciptanya tata nilai sosial yang positif.

Pembahasan

Kebijakan kriminal atau criminal policy adalah suatu pendekatan yang digunakan oleh pemerintah atau lembaga penegak hukum untuk mengatasi masalah kriminalitas dalam masyarakat. Kebijakan ini meliputi rangkaian strategi dan tindakan yang dilakukan untuk mencegah, menanggulangi, dan menangani tindak kriminal dalam masyarakat. Tujuan dari kebijakan kriminal adalah untuk menciptakan masyarakat yang aman dan damai dengan mengurangi tingkat kejahatan dan meningkatkan keamanan publik.

Pelajari lebih lanjut

Pelajari lebih lanjut materi tentang Sebutkan dan jelaskan bentuk bentuk kriminalitas yomemimo.com/tugas/14613165

#BelajarBersamaBrainly #SPJ1