Politik balas budi adalah suatu sistem yang diterapkan oleh pemerintah kolonial Belanda di wilayah Indonesia, yang didasarkan pada prinsip-prinsip permintaan, jaminan, dan balas jasa. Dalam politik ini, pemerintah Belanda menuntut sumbangan ekonomi dari masyarakat setempat, dan dalam pertukaran, pemerintah Belanda berjanji untuk memberikan perlindungan dan pembangunan. Namun, dalam pelaksanaannya, pemerintah Belanda sering melakukan penyimpangan terhadap prinsip-prinsip politik balas budi tersebut.

Salah satu penyimpangan yang dilakukan pemerintah Belanda adalah tidak memenuhi janji untuk memberikan perlindungan dan pembangunan. Pemerintah Belanda sering tidak memperhatikan kebutuhan masyarakat setempat, seperti pembangunan infrastruktur, perbaikan kesehatan, dan pendidikan. Selain itu, pemerintah Belanda juga sering meningkatkan pajak tanpa memberikan kompensasi yang sesuai.

Penyimpangan lainnya yang dilakukan pemerintah Belanda adalah tidak adil dalam memberikan perlakuan terhadap masyarakat setempat. Pemerintah Belanda sering memberikan perlakuan yang lebih baik pada orang-orang yang dianggap loyal terhadap pemerintah, serta memberikan perlakuan yang lebih buruk pada orang-orang yang dianggap sebagai potensi ancaman.

Secara keseluruhan, penyimpangan yang dilakukan oleh pemerintah Belanda dalam politik balas budi menyebabkan masalah-masalah sosial dan ekonomi yang cukup besar bagi masyarakat setempat.