Jawaban:

Indonesia tidak menganut konsep negara hukum socialist legality. Negara hukum socialist legality merupakan konsep negara hukum yang berlandaskan pada ajaran sosialis dan komunis. Konsep ini menempatkan hukum sebagai instrumen untuk mengontrol dan mengatur kegiatan ekonomi, sosial, dan politik di dalam masyarakat.

Contoh bentuk negara hukum socialist legality adalah Uni Soviet dan Republik Rakyat Tiongkok pada masa lalu. Di kedua negara ini, hukum digunakan untuk mengendalikan semua aspek kehidupan masyarakat. Hukum digunakan untuk menjamin pemerataan ekonomi, mengontrol media, serta mengatur partai politik.

Di Indonesia, negara hukum yang dianut adalah negara hukum demokrasi. Negara hukum demokrasi menempatkan hukum sebagai alat pengatur kehidupan masyarakat yang berdasarkan atas prinsip keadilan, kebebasan, dan hak asasi manusia. Hukum di Indonesia digunakan untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, serta memberikan perlindungan terhadap hak-hak individu dan kelompok masyarakat.