Jawaban:

1. Hakim tersebut dikatakan telah melampaui kewenangannya dalam memutus perkara praperadilan tersebut karena putusannya diduga tidak sesuai dengan Pasal 77 KUHAP yang menyatakan bahwa putusan praperadilan tidak merugikan hak tersangka atau tidak merugikan hak pihak yang meminta praperadilan. Namun, putusan tersebut menyebabkan dampak hukum yang sangat besar terhadap penyidikan kasus KPK terhadap Budi Gunawan.

2. Jika putusan tersebut ditetapkan pasca adanya Putusan MK Nomor 21/PUU-XII/2014 tentang Pengujian Undang-Undang (UU) 8/1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana (KUHAP), maka putusan tersebut harus mengikuti ketentuan Pasal 77 B KUHAP seperti yang diinterpretasikan oleh MK. Artinya, putusan tersebut harus memastikan bahwa hak tersangka dan hak pihak yang meminta praperadilan tidak dirugikan oleh putusan tersebut. Jika putusan tetap memutuskan bahwa penetapan Budi sebagai tersangka tidak sah dan tidak berdasar hukum, maka putusan tersebut masih dapat diperdebatkan apakah sesuai dengan Pasal 77 B KUHAP atau tidak.