Jawaban:

Menurut pandangan saya, Direktorat Jenderal Pajak perlu melakukan penagihan atas denda yang diberikan kepada wajib pajak yang melanggar aturan perpajakan. Hal ini dilakukan sebagai bentuk penegakan hukum dan keadilan dalam sistem perpajakan.

Namun demikian, dalam melakukan penagihan denda tersebut, Direktorat Jenderal Pajak perlu memperhatikan syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk menciptakan peraturan perpajakan yang adil. Konsep the four Cannons of Adam Smith dalam ekonomi politik memberikan prinsip-prinsip penting yang dapat dijadikan acuan dalam menciptakan peraturan perpajakan yang adil, yaitu:

1. Kepatuhan (certainty): Peraturan perpajakan harus jelas dan dapat dipahami oleh semua pihak, sehingga wajib pajak dapat mengetahui kewajiban perpajakannya dengan pasti.

2. Kemudahan (convenience): Pelaksanaan perpajakan harus mudah dilakukan dan tidak membebani wajib pajak secara berlebihan.

3. Keadilan (equity): Peraturan perpajakan harus adil dan tidak diskriminatif terhadap pihak-pihak tertentu, sehingga semua pihak dapat merasakan beban dan manfaat dari sistem perpajakan dengan proporsional.

4. Efisiensi (efficiency): Sistem perpajakan harus efisien dan efektif dalam mengumpulkan pendapatan negara, sehingga dapat mencapai tujuan yang diinginkan dengan cara yang efisien dan tepat sasaran.

Dalam melakukan penagihan denda perpajakan, Direktorat Jenderal Pajak harus memperhatikan prinsip-prinsip tersebut agar sistem perpajakan dapat berjalan dengan adil dan efektif.

Penjelasan:

semoga bisa membantu