Indonesia sebagai negara demokrasi mengadopsi sistem hukum yang didasarkan pada prinsip keadilan, ketertiban, dan perlindungan hak asasi manusia. Dalam hal ini, ketertiban sosial di Indonesia didasarkan pada coercion-consensus model yang menggabungkan unsur paksaan dan kesepakatan.

Coercion-consensus model mengacu pada penggunaan paksaan atau kekuasaan oleh otoritas untuk menegakkan hukum dan aturan, serta kesepakatan atau konsensus antara pemerintah dan masyarakat dalam menentukan aturan yang berlaku. Dalam hal ini, otoritas harus menjamin bahwa keseimbangan antara coercion dan consensus model tidak hilang, sehingga tidak ada satu pihak yang mendominasi atau merugikan pihak lain.

Oleh karena itu, pemerintah Indonesia harus memastikan bahwa tindakan-tindakan paksaan yang diambil untuk menegakkan hukum dan aturan tidak melanggar hak asasi manusia dan prinsip-prinsip demokrasi. Selain itu, pemerintah juga harus memperhatikan aspirasi dan pandangan masyarakat dalam menentukan kebijakan publik, sehingga tercipta konsensus yang kuat untuk mewujudkan keadilan dan ketertiban sosial yang berkelanjutan.