Sistem tata kehidupan bernegara yang mengutamakan pola hubungan antara pemerintah dan yang diperintahkan yang didasarkan pada adat disebut sistem tata kehidupan bernegara yang berorientasi pada adat. Dalam sistem ini, adat atau norma-norma yang telah ada di masyarakat lokal dianggap sebagai sumber utama dari hukum dan pemerintahan. Pemerintah dianggap sebagai pelaksana atau pemegang amanat dari adat tersebut, dan tidak memiliki kewenangan untuk merubah atau mengubah adat tersebut. Sistem ini biasanya diterapkan di masyarakat yang masih mempertahankan budaya tradisionalnya dan memiliki sistem pemerintahan yang berbasis pada adat.