Jawaban:

Ketentuan pengecualian pendirian perusahaan publik dan BUMN dalam bentuk badan hukum PT merujuk pada aturan atau regulasi yang memperbolehkan pendirian perusahaan publik atau Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai perusahaan yang berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas (PT) dengan syarat-syarat atau kriteria tertentu yang dapat membebaskan mereka dari persyaratan pendirian atau regulasi yang berlaku bagi perusahaan publik atau BUMN.

Dalam beberapa negara, ada aturan yang memungkinkan perusahaan publik atau BUMN untuk didirikan dalam bentuk badan hukum PT dengan pengecualian tertentu. Pengecualian tersebut dapat berupa keringanan atau kelonggaran dalam persyaratan modal, kepemilikan saham, pengaturan manajemen, atau persyaratan lain yang biasanya berlaku untuk perusahaan publik atau BUMN.

Salah satu contoh penggunaan ketentuan pengecualian pendirian perusahaan publik atau BUMN dalam bentuk PT adalah ketika pemerintah ingin memfasilitasi investasi dari sektor swasta atau pihak ketiga dalam perusahaan publik atau BUMN. Dalam hal ini, aturan pengecualian dapat diterapkan untuk menarik minat investor swasta dengan memberikan kelonggaran atau keringanan tertentu dalam persyaratan pendirian perusahaan.

Namun, penting untuk diingat bahwa ketentuan pengecualian ini biasanya diterapkan dalam batasan yang telah ditentukan dan masih tunduk pada regulasi yang berlaku di negara tersebut. Selain itu, ketentuan pengecualian ini harus tetap memastikan bahwa perusahaan publik atau BUMN yang didirikan dalam bentuk PT tetap mematuhi prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan menjalankan operasionalnya dengan bertanggung jawab terhadap stakeholder dan masyarakat umum.