Sistem kepartaian di Indonesia adalah sistem yang mengatur bagaimana pemerintahan dijalankan di Indonesia. Sistem ini didasarkan pada prinsip-prinsip demokrasi, yang meliputi kebebasan, persamaan hak, dan keadilan. Dalam sistem kepartaian ini, pemerintah dibagi menjadi dua bagian, yaitu pemerintah dan parlemen. Pemerintah bertanggung jawab atas pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan, sementara parlemen bertanggung jawab atas pengawasan dan pertanggungjawaban pemerintah.

Sistem kepartaian di Indonesia juga mengatur tentang pembagian kekuasaan di antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemerintah pusat memiliki kekuasaan yang lebih besar dibandingkan dengan pemerintah daerah, namun pemerintah daerah juga memiliki otonomi yang cukup besar dalam mengelola urusan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat di daerahnya masing-masing.

Selain itu, sistem kepartaian di Indonesia juga mengatur tentang peran partai politik dalam pemerintahan. Partai politik merupakan wadah bagi orang-orang yang memiliki pandangan dan ide-ide politik yang sama. Partai politik berperan dalam memilih dan mempresentasikan calon-calon anggota parlemen kepada masyarakat. Partai politik juga bertanggung jawab atas tata cara pemilihan anggota parlemen, serta memastikan bahwa proses pemilihan berlangsung secara adil dan demokratis.