Jawaban:

Pada masa Orde Baru, politik luar negeri Indonesia secara khusus diatur dalam doktrin Trilogi Kebijakan Luar Negeri Indonesia yang diumumkan pada tahun 1983 oleh Presiden Soeharto. Trilogi Kebijakan Luar Negeri Indonesia terdiri dari tiga pilar utama, yaitu:

1. Bebas dan aktif (independen dan aktif): Indonesia harus bersikap independen dan aktif dalam mengambil kebijakan luar negeri, dan tidak tergantung pada satu pihak atau blok tertentu.
2. Musyawarah untuk mufakat (gotong royong): Indonesia harus mengutamakan musyawarah dan kerja sama dalam hubungan internasional, dan menghindari konfrontasi dan penggunaan kekerasan.
3. Mengutamakan kepentingan nasional (nasionalisme): Indonesia harus selalu mengutamakan kepentingan nasionalnya dalam setiap kebijakan luar negeri yang diambil, dan menempatkan kepentingan nasional di atas kepentingan pribadi atau golongan tertentu.

Dalam doktrin Trilogi Kebijakan Luar Negeri Indonesia, Indonesia juga menekankan pentingnya menjaga stabilitas dan perdamaian di kawasan Asia Tenggara, serta memperkuat hubungan dengan negara-negara berkembang dan negara-negara yang tergabung dalam Gerakan Non-Blok.