Jawaban:

Hukum pidana Indonesia dapat diberlakukan kepada pelaku tindak pidana dengan argumentasi yang didasarkan pada beberapa asas yang terdapat dalam sistem hukum pidana.

Berikut adalah beberapa asas yang mendukung penerapan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana di Indonesia:

_Asas legalitas (nullum crimen, nulla poena sine lege) - Menurut asas ini, tidak ada tindak pidana dan hukuman tanpa adanya undang-undang yang mengatur dengan jelas perbuatan yang dianggap sebagai tindak pidana dan sanksinya. Dalam konteks Indonesia, pelaku tindak pidana hanya dapat dijerat dengan hukum pidana jika perbuatannya telah diatur dan dilarang oleh undang-undang pidana yang berlaku.

_Asas kesetaraan - Asas ini menegaskan bahwa hukum harus diterapkan secara adil dan setara bagi semua individu tanpa memandang status sosial, ras, agama, atau gender. Dalam sistem hukum pidana Indonesia, pelaku tindak pidana akan dikenakan hukuman sesuai dengan tingkat kesalahan yang dilakukannya, tanpa memandang faktor-faktor selain dari perbuatan itu sendiri.

_Asas tanggung jawab pribadi (societas delinquere non potest) - Asas ini menyatakan bahwa hanya individu yang bertanggung jawab atas tindakan pidana yang dilakukan, bukan kelompok atau masyarakat secara keseluruhan. Dalam hukum pidana Indonesia, hanya pelaku tindak pidana yang secara pribadi bertanggung jawab atas perbuatannya, dan hukumannya akan ditentukan berdasarkan tingkat keterlibatannya dan kesalahan yang dilakukan.

_Asas proporsionalitas - Hukum pidana Indonesia mengikuti asas proporsionalitas, yang mengharuskan hukuman yang diberikan kepada pelaku tindak pidana harus sebanding dengan kesalahan yang dilakukannya. Ini berarti bahwa hukuman yang dijatuhkan harus sesuai dengan tingkat kejahatan yang dilakukan oleh pelaku dan harus mempertimbangkan kepentingan masyarakat secara keseluruhan.

Dengan mengacu pada asas-asas tersebut, hukum pidana Indonesia dapat diberlakukan kepada pelaku tindak pidana. Namun, penting juga untuk memastikan bahwa proses peradilan dilakukan dengan prinsip keadilan, di mana pelaku tindak pidana memiliki hak atas pembelaan yang layak dan pemeriksaan bukti yang adil sebelum penentuan kesalahan dan hukuman yang diberikan