Undang-undang Pokok Agraria menggunakan istilah hak ulayat (wilayah) untuk menunjukkan

Berikut ini adalah pertanyaan dari unknown pada mata pelajaran PPKn untuk jenjang Sekolah Menengah Atas

Undang-undang Pokok Agraria menggunakan istilah hak ulayat (wilayah) untuk menunjukkan pada tanah yang merupakan wilayah lingkungan masyarakat hukum bersangkutan. UUPA mengakui keberadaan masyarakat hukum adat dan hak ulayat. Pengakuan terhadap hak ulayat dilakukan sepanjang menurut kenyataannya masih ada, tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi. Hak Ulayat merupakan serangkaian wewenang dan kewajiban suatu masyarakat hukum adat, yang berhubungan dengan tanah yang terletak dalam lingkungan wilayahnya, seperti telah diuraikan di atas merupakan pendukung utama penghidupan dan kehidupan masyarakat yang bersangkutan sepanjang masa. Kewenangan dan kewajiban tersebut masuk dalam bidang hukum perdata dan ada yang masuk dalam bidang hukum publik.a. Menurut analisis Anda, apa maksud dari perbedaan kewenangan dan kewajiban dalam bidang hukum perdata dan kewenangan dan kewajiban dalam hukum publik?
b. Menurut analisis Anda, apakah hak dalam tanah ulayat di Provinsi Sumatera Barat dapat diberikan kepastian hukum?

Jawaban dan Penjelasan

Berikut ini adalah pilihan jawaban terbaik dari pertanyaan diatas.

Jawaban:

a. Perbedaan antara kewenangan dan kewajiban dalam bidang hukum perdata dan kewenangan dan kewajiban dalam hukum publik adalah bahwa kewenangan dan kewajiban dalam hukum perdata biasanya berkenaan dengan aset personal, seperti tanah dan properti, sementara kewenangan dan kewajiban dalam hukum publik biasanya berkenaan dengan kontrol dan perlindungan yang dilakukan pemerintah atas masyarakat umum.

b. Ya, hak dalam tanah ulayat di Provinsi Sumatera Barat dapat diberikan kepastian hukum melalui Undang-Undang Pokok Agraria. Undang-Undang tersebut mengakui hak ulayat yang dimiliki oleh masyarakat hukum adat untuk mendapat perlindungan secara hukum. UUPA juga menetapkan aturan dan syarat yang harus dipenuhi oleh masyarakat hukum adat agar hak ulayat mereka tetap sah dan valid.

Semoga dengan pertanyaan yang sudah terjawab oleh brianherlambang2 dapat membantu memudahkan mengerjakan soal, tugas dan PR sekolah kalian.

Apabila terdapat kesalahan dalam mengerjakan soal, silahkan koreksi jawaban dengan mengirimkan email ke yomemimo.com melalui halaman Contact

Last Update: Fri, 24 Mar 23