Jawaban:

Mahkamah Konstitusi (MK) akhirnya membacakan putusan uji materiil Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2019 tentang Cipta Kerja pada Kamis, 25 November 2021. MK dengan tegas menyatakan beleid omnibus law tersebut cacat formil! dan berstatus inkonstitusional bersyarat. Pemerintah dilarang melanjutkan kebijakan yang strategis dan berdampak besar serta membuat turunan peraturan pemerintah (PP) yang berdasar UU Cipta Kerja tersebut. Jika dalam jangka waktu 2 tahun pemerintah tidak memperbaiki undang-undang a quo, pasal-pasal yang dicabut akan berlaku kembali.

Abainya proses partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan undang-undang cipta kerja menjadi salah satu materi yang dipertimbangkan oleh majelis hakim. Selain soal legitimasi, partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan untuk menguji alur pikir pembentuk undang-undang. Proses yang begitu cepat dan nyaris tanpa pembacaan kritis masyarakat menghasilkan begitu banyak norma yang menabrak kaidah-kaidah filosofis dan empiris.