Jawaban:

Presiden mengambil alih kewenangan legislatif dalam menentukan GBHN, padahal sebagai eksekutif tidak memiliki hak/wewenang untuk ikut mencampuri lembaga legislatif

perubahan sistem pemerintahan presidensiil menjadi sistem pemerintahan parlamenter secara  sepihak melalui maklumat presiden, yang semestinya harus melibatkan lembaga negara lainnya.

mengalami perubahan bentuk negara menjadi RIS, menyalahi UUD 1945 yang mana negara Indonesia adalah negara kesatuan.

Pembuatan undang-undang tanpa melibatkan DPR(Dewan Perwakilan Rakyat) sebagai lembaga legislatif

Presiden membubarkan DPR, yang mana diketahui semestinya posisi lembaga negara antara presiden dan DPR itu sejajar, pembubaran tersebut sebenarnya menyalahi aturan konstitusi UUD 1945

Perubahan ideologi dari pancasila menjadi nasakom (Nasionalis, Agama, Komunis) cenderung  ke arah komunis, hal tersebut bisa dianggap sama halnya dengan kasus pemberontakan DII/TII dan pemberontakan komunis yang ingin merubah ideologi negara.

Membentuk MPRS (Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara) dengan penetapan dan pemberhentiannya dilakukan oleh presiden kemudian  MPRS menetapkan presiden seumur hidup.

Poros Jakarta peking, yang menyebabkan ideologi komunis semakin menyebar di Indonesia, efek dari  perjanjian kerjasama antara Indonesia dengan Cina, menyalahi konstitusi karena tidak lagi berdasarkan  asas bebas dan aktif namun cenderung condong pada satu ideologi tertentu yaitu komunis.

Penjelasan: