Jawaban:

Ya, kontrak elektronik dapat dijadikan alat bukti di muka persidangan berdasarkan regulasi di Indonesia. Namun, untuk menjadi alat bukti yang sah, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu:

1. Autentikasi: alat bukti elektronik harus bisa dipastikan asal-usulnya, bahwa alat bukti tersebut berasal dari sumber yang sah dan dapat dipercaya.

2. Integritas: alat bukti elektronik harus dijaga keutuhan dan tidak mengalami perubahan atau manipulasi yang tidak sah.

3. Reliabilitas: alat bukti elektronik harus dapat dipercaya dan memiliki nilai probatif yang memadai.

Dalam hal kontrak elektronik sebagai alat bukti, selain memenuhi syarat-syarat di atas, juga harus memperhatikan ketentuan mengenai penggunaan tanda tangan elektronik yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.