Konstitusi Indonesia terdiri dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), sebagai konstitusi negara, dan peraturan perundang-undangan lainnya. UUD 1945 merupakan landasan hukum dan tata tertib negara Indonesia yang menjabarkan tentang hak dan kewajiban rakyat, negara, dan pemerintah.

Beberapa isi dari UUD 1945 antara lain:

1. Pembukaan: berisi pengakuan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, pernyataan kemerdekaan, dan cita-cita nasional Indonesia.
2. Batang Tubuh: berisi pasal-pasal mengenai kedaulatan, hukum dan pemerintahan, hak asasi manusia, ketentuan-ketentuan ekonomi dan keuangan negara, ketentuan-ketentuan tentang wilayah dan pemerintahan daerah, serta ketentuan-ketentuan lainnya.
3. Penutup: berisi pasal-pasal tentang perubahan UUD, penetapan undang-undang-undang dasar baru, dan penetapan peraturan peralihan.

Dalam UUD 1945, terdapat beberapa prinsip dasar yang menjadi dasar bagi pelaksanaan pemerintahan, yaitu:

1. Kedaulatan rakyat, yang berarti bahwa kekuasaan berada pada rakyat dan dijalankan oleh wakil-wakil rakyat.
2. Negara hukum, yang berarti bahwa negara berdasarkan hukum dan segala kebijakan serta tindakan pemerintah harus sesuai dengan hukum.
3. Persatuan Indonesia, yang berarti bahwa negara Indonesia adalah negara yang terdiri dari berbagai macam suku, agama, dan budaya, namun tetap bersatu dalam satu kesatuan.
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, yang berarti bahwa segala kebijakan dan tindakan pemerintah harus melalui proses musyawarah dan mewakili kepentingan rakyat.
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang berarti bahwa setiap warga negara harus memperoleh perlindungan dan keadilan yang sama dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam pendistribusian sumber daya dan kesempatan.