Yustisi adalah sistem peradilan yang digunakan untuk menegakkan hukum dan mengadili kasus-kasus yang melanggar hukum. Dalam sistem pemerintahan di banyak negara, yustisi diatur dan dikendalikan oleh pemerintah pusat. Pemerintah daerah tidak memiliki wewenang untuk mengatur atau mengendalikan sistem peradilan.

Jika yustisi diberikan kepada pemerintah daerah, maka masing-masing daerah akan memiliki sistem peradilan yang berbeda-beda. Hal ini dapat menyebabkan ketidakpastian hukum dan kesulitan dalam menegakkan hukum di antara daerah yang berbeda.

Selain itu, dapat menimbulkan potensi konflik antar daerah dan pemerintah pusat. Sebagai alternatif, pemerintah daerah dapat diberikan kompetensi dalam hal pengelolaan pelayanan jasa peradilan dengan tetap mengedepankan sistem yustisi yang sama.