Soal 3Virus corona yang sedang melanda negeri ini berdampak pada seluruh aspek kehidupan. Dalam kondisi seperti ini, pemerintah perlu mengambil tindakan cepat menangani wabah ini. Namun, ada kekhawatiran dari sejumlah pengambil kebijakan. Kebijakan yang akan dikeluarkan dikhawatirkan malah berbuat kriminalisasi. Oleh karena itu, Presiden Jokowi mengeluarkan Perppu nomor 1 tahun 2020 atau yang kini menjadi UU nomor 2 tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19 dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan atau Stabilitas Sistem Keuangan.

Terjadi kriminalisasi terhadap kebijakan yang dilakukan oleh para pejabat pemerintahan adalah dikarenakan implementasi perbuatan melawan hukum materiil secara keliru. Perbuatan melawan hukum atau penyalagunaan wewenang sebagai salah satu bentuk perbuatan mal- administrasi yang berakibat timbulnya kerugian negara yang selama ini dikenakan tindak pidana korupsi, menyebabkan kekuatiran dari sejumlah pengambil keputusan.

Sumber : https://kumparan.com/kumparannews/mencegah-kriminalisasi-kebijakan-di-tengah-krisis-virus-corona-1tS4tVyKP18

Pertanyaan :

Silakan dianalisis cara menentukan perbuatan “penyalahgunaan wewenang” yang dilakukan oleh pejabat pemerintah berkualitas sebagai mal-adminstrasi, dengan indikator yang digunakan adalah :

Ketentuan perundang-undangan, yakni UU No. No.30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
Asas Spesialitas dalam pemberian wewenang.​