Jawaban:

Pada era orde lama (1945-1966), implementasi politik strategi nasional dilakukan dengan lebih bersifat sentralistik. Pemerintahan pusat memiliki kekuasaan yang lebih besar dibandingkan dengan pemerintahan daerah, dan kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah pusat cenderung lebih dominan daripada kebijakan yang diambil oleh pemerintah daerah.

Pada era orde baru (1966-1998), implementasi politik strategi nasional mengalami perubahan yang signifikan. Pemerintahan pusat masih memiliki kekuasaan yang lebih besar, tetapi kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah daerah mulai diakui dan dihargai oleh pemerintah pusat. Pemerintah daerah juga mulai memiliki lebih banyak kewenangan dalam mengelola daerahnya masing-masing, meskipun masih terdapat batasan-batasan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.

Pada era orde reformasi (1998-sekarang), implementasi politik strategi nasional semakin mengarah pada pemerintahan yang lebih desentralisasi. Pemerintah daerah memiliki kewenangan yang lebih besar dalam mengelola daerahnya, dan pemerintah pusat cenderung lebih memberikan dukungan kepada pemerintah daerah daripada mengontrolnya secara ketat. Namun, masih terdapat beberapa perbedaan dalam implementasi politik strategi nasional di antara daerah-daerah di Indonesia, tergantung pada tingkat kemampuan dan keberpihakan pemerintah daerah tersebut terhadap pemerintah pusat.