Indonesia telah banyak menetapkan peraturan perundangan yang berspektif HAM dan

Berikut ini adalah pertanyaan dari cpotbowo pada mata pelajaran PPKn untuk jenjang Sekolah Menengah Atas

Indonesia telah banyak menetapkan peraturan perundangan yang berspektif HAM dan dilakukan ratifikasi instrumen HAM internasional yaitu berupa undang-undang, keputusan dan instruksi presiden. Salah satunya adalah ratifikasi Undang-undang perlindungan untuk anak. Undang-undang apa saja yang memberi perlindungan anak? Bagaimana isi Undang-undang ini mengatur?

Jawaban dan Penjelasan

Berikut ini adalah pilihan jawaban terbaik dari pertanyaan diatas.

Jawaban:

Penjelasan:

Salah satu undang-undang yang memberikan perlindungan untuk anak di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Undang-undang ini secara khusus mengatur tentang hak-hak anak, perlindungan anak, dan pencegahan kekerasan terhadap anak.

Berikut ini adalah beberapa poin penting yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak:

1. Definisi Anak: Undang-Undang ini mendefinisikan anak sebagai individu yang berusia di bawah 18 tahun.

2. Hak-hak Anak: Undang-Undang ini mengakui hak-hak anak yang meliputi hak atas kehidupan, identitas, kesehatan, pendidikan, perlindungan dari kekerasan, serta hak partisipasi dan ekspresi.

3. Perlindungan Anak: Undang-Undang ini memberikan perlindungan kepada anak dari berbagai bentuk kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi. Termasuk di dalamnya perlindungan dari kekerasan fisik, kekerasan seksual, kekerasan psikologis, perdagangan anak, eksploitasi seksual komersial, dan pekerjaan anak yang melanggar ketentuan hukum.

4. Sistem Perlindungan Anak: Undang-Undang ini mengatur tentang pembentukan sistem perlindungan anak yang melibatkan peran pemerintah, keluarga, masyarakat, dan lembaga-lembaga terkait. Sistem ini bertujuan untuk mengidentifikasi, mencegah, melindungi, dan menangani kasus-kasus pelanggaran hak anak.

5. Peran Lembaga dan Organisasi: Undang-Undang ini memberikan peran kepada lembaga pemerintah, seperti Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta lembaga non-pemerintah dalam melaksanakan perlindungan anak.

6. Penanganan Kasus Pelanggaran: Undang-Undang ini mengatur prosedur penanganan kasus pelanggaran hak anak, termasuk mekanisme pengaduan, investigasi, rehabilitasi, dan pemulihan korban.

7. Edukasi dan Kampanye: Undang-Undang ini juga mendorong adanya edukasi dan kampanye yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat mengenai hak-hak anak dan pentingnya perlindungan anak.

Undang-Undang Perlindungan Anak ini merupakan landasan hukum yang penting dalam melindungi anak-anak di Indonesia dan menjamin pemenuhan hak-hak mereka.

Semoga dengan pertanyaan yang sudah terjawab oleh Hafidzalhilal dapat membantu memudahkan mengerjakan soal, tugas dan PR sekolah kalian.

Apabila terdapat kesalahan dalam mengerjakan soal, silahkan koreksi jawaban dengan mengirimkan email ke yomemimo.com melalui halaman Contact

Last Update: Fri, 01 Sep 23