Jawaban:

1. Menurut John Locke, demokrasi adalah sistem pemerintahan yang berdasarkan partisipasi politik secara bersama-sama yang diatur oleh hukum dan konstitusi. Menurut Alexis de Tocqueville, demokrasi adalah sebuah sistem pemerintahan yang penuh dengan kebebasan dan kekuasaan yang diberikan kepada rakyat. Menurut Abraham Lincoln, demokrasi adalah "oleh rakyat, untuk rakyat, dan dari rakyat".

2. Demokrasi adalah sistem pemerintahan yang menjadi tanggung jawab bersama para warga negara yang berdasarkan prinsip bahwa setiap individu memiliki hak yang sama dalam memilih atau mempengaruhi pembuatan keputusan yang berhubungan dengan masalah umum.

3. Nilai-nilai positif dari demokrasi meliputi: hak asasi manusia; keadilan; pemerintahan berdasarkan hukum; hak untuk berpartisipasi dalam proses politik; hak untuk memilih atau mengubah pemerintah; hak untuk mengemukakan pendapat secara bebas; hak untuk mendapat perlindungan atas kekayaan pribadi; hak untuk mendapat pendidikan yang layak; hak untuk mendapat perlindungan hukum yang adil; hak untuk menentukan nasib sendiri; dan hak untuk menentukan masa depan.

4. Menurut Robert Dahl, prinsip-prinsip budaya demokrasi adalah sebagai berikut: (1) hak untuk berpartisipasi; (2) hak untuk mengakses informasi; (3) kebebasan dari intimidasi; (4) hak untuk berbicara dan mengekspresikan pendapat; (5) hak untuk mengajukan kandidat untuk posisi pemerintahan; (6) hak untuk memilih pemimpin secara bebas dan rahasia; (7) hak untuk berorganisasi; (8) hak untuk mengikuti kampanye politik; dan (9) kewajiban untuk menghormati hasil pemilu.

5. Demokrasi langsung adalah sistem di mana rakyat secara langsung memberikan suara atau memilih langsung pilihan-pilihan yang berpengaruh pada masalah umum.

6. Demokrasi perwakilan adalah sistem di mana rakyat memilih wakil-wakil mereka untuk mengurus kepentingan umum.

7. Demokrasi formal adalah sistem di mana hukum dan kebijakan pemerintah ditentukan oleh prosedur tertulis yang ditetapkan dalam sebuah konstitusi. Demokrasi material adalah sistem di mana hukum dan kebijakan ditentukan oleh distribusi kekuasaan yang adil dan efektif. Demokrasi campuran adalah sistem di mana kedua sistem sebelumnya digabungkan.

8. Demokrasi liberal menekankan hak-hak individu dan kebebasan politik, sementara demokrasi rakyat (proletar) menekankan hak-hak warga negara untuk bekerjasama untuk mencapai kesejahteraan sosial.

9. Demokrasi parlementer adalah sistem di mana pejabat pemerintah dipilih oleh parlemen atau perwakilan rakyat. Presidensial adalah sistem di mana pejabat pemerintah dipilih oleh rakyat langsung.

10. Demokrasi konstitusional adalah sistem di mana hukum dan kebijakan ditentukan oleh suatu konstitusi yang berlaku untuk seluruh warga negara.

11. Demokrasi Konstitusional Klasik menekankan perlindungan terhadap hak-hak individu, sementara Demokrasi Konstitusional Modern lebih memperhatikan aspek-aspek sosial dan ekonomi.

12. Sejak abad ke-15, demokrasi telah berkembang secara perlahan tapi pasti di seluruh dunia. Negara-negara telah mulai meninggalkan sistem monarki dan memulai proses berpikir tentang hak-hak warga negara. Pada abad ke-19, demokrasi mulai menjadi norma di dunia Barat, dan pada abad ke-20, demokrasi menyebar ke seluruh dunia.

13. Menurut negara yang berdasar rule of law, prinsip-prinsip demokrasi meliputi: hak asasi manusia; perlindungan hukum yang adil; keadilan sosial; hak untuk berpartisipasi dalam proses politik; hak untuk memilih atau mengubah pemerintah; hak untuk mengemukakan pendapat secara bebas; hak untuk mendapat perlindungan atas kekayaan pribadi; hak untuk mendapat pendidikan yang layak; dan hak untuk menentukan nasib sendiri.

14. Menurut Amin Rais, pilar-pilar demokrasi adalah: (1) hak asasi manusia; (2) keadilan; (3) hukum; (4) partisipasi politik; (5) kesetaraan; (6) kebebasan politik; (7) rasa hormat; dan (8) kerjasama.

15. Pilar-pilar demokrasi Pancasila adalah: (1) Ketuhanan Yang Maha Esa; (2) Kemanusiaan yang adil dan beradab; (3) Persatuan Indonesia; (4) Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan, dalam permusyawaratan/perwakilan; (5) Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

16. Demokrasi konstitusional Klasik lebih menekankan perlindungan hak-hak individu, sementara Demokrasi Konstitusional Modern lebih menekankan aspek-aspek sosial dan ekonomi.