Jawaban:

1. Pada periode tahun 1949-1959 atau periode demokrasi parlementer terjadi dua kali pergantian undang-undang dasar, yaitu:

Pergantian UUD 1945 dengan Konstitusi RIS pada rentang waktu 27 Desember 1949 - 17 Agustus 1950. Dalam rentang waktu ini, bentuk negara Indonesia berubah dari kesatuan menjadi serikat. Sistem pemerintahan berubah dari presidensil menjadi quasi parlementer.

Pergantian Konstitusi RIS dengan Undang-undang Dasar Sementara (UUDS) 1950 pada rentang waktu 17 Agustus 1950 - 5 Juli 1959. Periode pemerintahan ini bentuk negara kembali berubah menjadi negara kesatuan. Sistem pemerintahan menganut sistem parlementer.

2. Ciri-ciri demokrasi terpimpin :

Salah satu ciri khas dari demokrasi yang pernah berlaku di Indonesia pada 1959 ini adalah kekuasaan presiden tidak terbatas.

Presiden mempunyai hak untuk memilih anggota MPRS, DPRS, dan DPAS sesuai dengan keinginannya.

Selain itu, presiden juga memiliki hak membubarkan lembaga tertentu apabila dianggap tidak sesuai dengan keinginannya. Dengan kata lain, presiden bisa melakukan apa saja tanpa bisa dihalangi oleh pihak lain.

Meskipun mengaplikasikan sistem presidensil, namun DPR tidak dihapuskan. Yang menjadi tanda kalau sistem demokrasi masih dilaksaksanakan walaupun dengan cara berbeda. Karena lembaga perwakilan rakyat tidak dipilih berdasarkan suara terbanyak, namun ditunjuk secara langsung oleh presiden.

Presiden berperan sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Di samping itu, presiden juga bertugas sebagai pembentuk kabinet, dimana menteri memiliki tanggungjawab kepada presiden.

Pemangkasan partai politik secara besar-besaran juga dilakukan pada masa demokrasi terpimpin. Salah satu kasus pembubaran partai yang cukup kontroversial pada waktu itu adalah dibubarkannya Masyumi.

ABRI diberi peran besar dalam bidang sosial dan politik. Khususnya Angkatan Darat (AD), yang membuat situasi politik menjadi semakin keruh.

Penjelasan:

maaf klo salah smoga bermanfaat