Jawaban:Perjuangan politik Islam di Indonesia era awal kemerdekaan hingga dekrit Presiden 05 Juli 1959 sangat penting untuk dipahami dalam sejarah Indonesia karena memberikan pengaruh besar dalam pembentukan identitas politik dan sosial masyarakat Indonesia.

Pada awal kemerdekaan Indonesia, perjuangan politik Islam diwakili oleh Partai Masyumi, sebuah partai politik Islam yang dibentuk pada tahun 1945 dan memainkan peran penting dalam pembentukan konstitusi Indonesia. Partai Masyumi mendukung konsep negara Islam dan berusaha memperjuangkan hak-hak Islam dalam konstitusi Indonesia. Namun, pada tahun 1952, partai-partai politik Islam dilarang oleh pemerintah Indonesia yang didominasi oleh nasionalis sekuler, termasuk Partai Masyumi.

Meskipun partai politik Islam dilarang, gerakan Islam tetap berjuang untuk memperjuangkan hak-hak Islam di Indonesia. Gerakan Islam dipimpin oleh kelompok-kelompok seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, yang memainkan peran penting dalam pendidikan dan kesejahteraan sosial masyarakat Indonesia.

Pada tahun 1955, Indonesia mengadakan pemilihan umum pertama yang melibatkan partai politik, termasuk Partai Masyumi yang kembali diizinkan berpartisipasi. Partai Masyumi meraih suara terbanyak kedua setelah Partai Nasional Indonesia (PNI) yang didukung oleh Presiden Soekarno.

Namun, pada tahun 1957, hubungan antara Partai Masyumi dan pemerintah semakin memburuk dan pada tahun 1960, Partai Masyumi dibubarkan oleh pemerintah. Pada tahun 1959, Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden 05 Juli 1959, yang menetapkan pembubaran parlemen dan pembentukan Dewan Nasional yang dipilih oleh kelompok-kelompok fungsional, seperti buruh, petani, dan Islam.

Dalam konteks perjuangan politik Islam di Indonesia, Dekrit Presiden ini dianggap sebagai upaya untuk menekan partai politik Islam dan memperkuat posisi pemerintah. Meskipun begitu, gerakan Islam tetap eksis dan aktif dalam politik dan kehidupan sosial masyarakat Indonesia hingga saat ini.

Penjelasan: