Penyimpangan atau pelanggaran terhadap nilai-nilai demokrasi dan hak asasi manusia sering terjadi dalam sejarah politik Indonesia. Berikut adalah gambaran penyimpangan yang terjadi pada masa-masa penting dalam sejarah Indonesia:

1. Masa awal kemerdekaan Indonesia (1945-1950):

Pada masa ini terjadi beberapa penyimpangan yang diantaranya adalah penggunaan kekerasan untuk mencapai tujuan politik dan meredam gerakan-gerakan yang tidak disukai, serta intervensi militer asing yang mempengaruhi kebijakan dalam negeri Indonesia.

2. Orde Lama (1959-1966):

Selama Orde Lama, terjadi kecenderungan otoritarianisme dan praktik korupsi oleh pejabat pemerintah. Ada beberapa peristiwa penting yang terjadi pada masa ini, seperti G30S/PKI yang menjadi alasan pemerintah untuk melancarkan aksi penangkapan, penahanan, dan eksekusi terhadap orang-orang yang dicurigai sebagai anggota PKI.

3. Orde Baru (1966-1998):

Pada masa Orde Baru, terjadi penindasan politik dan pelanggaran hak asasi manusia oleh pemerintah yang dipimpin oleh Soeharto. Selain itu, kebebasan pers dan hak berpendapat dibatasi, dan praktik korupsi dan nepotisme merajalela di kalangan elit politik.

4. Reformasi (1998-sekarang):

Setelah Soeharto lengser dari kekuasaan pada tahun 1998, terjadi perubahan besar dalam kehidupan politik dan sosial Indonesia. Meskipun demikian, beberapa penyimpangan masih terjadi, seperti korupsi yang melibatkan pejabat pemerintah dan politisi, serta pelanggaran hak asasi manusia di beberapa daerah.

Secara keseluruhan, penyimpangan dalam bentuk penindasan politik, kekerasan, korupsi, dan pelanggaran hak asasi manusia masih menjadi masalah yang dihadapi Indonesia hingga saat ini. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk memperkuat nilai-nilai demokrasi dan hak asasi manusia, serta memerangi praktik korupsi dan nepotisme dalam kehidupan politik dan sosial Indonesia.