Penjelasan:

Pacta sunt servanda adalah prinsip hukum yang diterapkan dalam kontrak bahwa pihak yang terlibat harus mematuhi ketentuan kontrak tersebut. Prinsip ini berarti bahwa pihak-pihak yang menandatangani kontrak harus memenuhi kewajiban dan janji mereka seperti yang tercantum dalam kontrak tersebut.

Dalam konteks penyalahgunaan kekuasaan oleh bank, prinsip pacta sunt servanda masih tetap berlaku. Artinya, jika bank telah menandatangani kontrak dengan pihak lain, bank harus memenuhi kewajiban dan janji yang tercantum dalam kontrak tersebut. Jika bank melanggar ketentuan kontrak tersebut, pihak yang dirugikan dapat mengambil tindakan hukum terhadap bank.

Namun, jika penyalahgunaan kekuasaan oleh bank terjadi dalam konteks transaksi yang tidak diatur oleh kontrak tertulis, maka prinsip pacta sunt servanda mungkin tidak berlaku. Dalam situasi seperti ini, hukum yang berlaku dapat berbeda-beda tergantung pada negara dan yurisdiksi.

Dalam hal penyalahgunaan kekuasaan oleh bank, biasanya ada beberapa hukum dan peraturan yang melindungi konsumen dan pihak-pihak lain yang terdampak. Misalnya, di beberapa negara, ada undang-undang yang mengatur praktik perbankan yang adil dan melindungi konsumen dari praktik yang merugikan. Ada juga otoritas regulasi yang bertanggung jawab mengawasi praktik perbankan dan menindak bank yang melanggar aturan.

Dalam kasus penyalahgunaan kekuasaan oleh bank, penting untuk berkonsultasi dengan ahli hukum untuk mengetahui opsi hukum yang tersedia dan langkah-langkah yang dapat diambil untuk melindungi hak-hak Anda.