1. Organisasi internasional biasanya diatur oleh hukum internasional, termasuk perjanjian internasional dan konvensi. Hukum internasional ini menentukan struktur dan mandat organisasi, serta memberikan hukum yang mengatur interaksi organisasi dengan negara-negara anggota dan non-anggota. Organisasi internasional biasanya memiliki aturan dan peraturan internal yang mengatur hukum organiasi tersebut. Organisasi internasional juga bisa mengadopsi konstitusi atau piagam yang mencakup struktur organisasi, tujuan organiasi, dan prosedur pengambilan keputusan.

2. Implikasi hukum atas tuntutan negara terhadap organisasi internasional dalam studi kasus di atas adalah ada kemungkinan organisasi internasional harus menghadapi tuntutan pihak lain di masa depan. Negara anggota mungkin menuntut organisasi internasional atas hasil yang dihasilkan oleh performa anggotanya. Organisasi internasional harus mencari cara untuk menjaga kualitas anggotanya dan mengatur tindakan yang tidak etis yang mungkin terjadi. Dalam hal ini, Organisasi internasional dapat merespon tuntutan negara dengan berpartisipasi aktif dalam investigasi terhadap tindakan individu dan membuat keputusan yang tepat untuk merespon keluhan tersebut.

Organisasi internasional harus lebih transparan dalam mengatur kualitas dan perilaku anggotanya. Jika tuntutan negara terbukti benar, organisasi internasional harus merespons dengan bertanggung jawab atas tindakan anggotanya. Di sisi lain, jika tuntutan tidak dapat terbukti, organisasi tersebut harus melakukan klarifikasi melalui investigasi dan data yang jelas. Karena peran organisasi internasional sangat penting untuk masyarakat, maka tidak ada kebijakan yang membenarkan tindakan yang tidak etis dan merusak dari beberapa anggotanya. Karena itu, ada kebutuhan untuk menciptakan aturan dan peraturan yang lebih ketat untuk memastikan bahwa para anggota organisasi bertindak dalam cara yang etis dan tertib dalam menjalankan misi mereka.