Negara hukum memastikan bahwa hak-hak individu dilindungi dan tidak disalahgunakan oleh pihak yang memiliki kekuasaan melalui beberapa hal, di antaranya:

Menegakkan hukum secara adil dan transparan: Negara hukum memastikan bahwa hukum ditegakkan secara adil dan transparan, tanpa terkecuali bagi siapa pun. Pihak yang melanggar hukum juga diadili secara adil dengan prinsip persamaan di hadapan hukum.

Pemisahan kekuasaan: Negara hukum memisahkan kekuasaan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif untuk mencegah satu pihak menerapkan kekuasaannya secara tidak benar dan melanggar hak asasi manusia.

Perlindungan terhadap hak asasi manusia: Negara hukum menjamin perlindungan terhadap hak asasi manusia melalui kebijakan dan peraturan hukum.

Pemantauan terhadap kinerja pemerintah: Negara hukum memastikan bahwa pemerintah bertanggung jawab atas kebijakan dan tindakan yang diambilnya melalui pemantauan dari institusi-institusi dan lembaga independen.

Meski demikian, dalam situasi darurat atau konflik yang memerlukan tindakan cepat dari pemerintah, negara hukum masih menghadapi beberapa tantangan dalam menjaga kebebasan dan hak asasi manusia, di antaranya:

Tindakan darurat yang berlebihan: Tindakan darurat yang diambil untuk mengatasi situasi terkait konflik atau situasi darurat seringkali dapat berdampak pada pembatasan hak asasi manusia dan kebebasan individu.

Pengaruh pihak keamanan: Pihak keamanan memegang peran penting dalam mengatasi situasi darurat dan konflik. Namun, penggunaan kekuasaan yang tidak tepat dapat membahayakan hak asasi manusia.

Masalah kapasitas: Selama situasi darurat, kapasitas negara hukum dalam melindungi hak asasi manusia dan kebebasan individu mungkin terbatas, sehingga kerja sama dengan pihak swasta atau independen dapat menjadi penting.

Birokrasi yang lambat: Proses birokrasi yang lambat dapat menghambat perlindungan hak asasi manusia dalam situasi darurat atau konflik.

Dalam situasi darurat atau konflik, negara hukum harus bisa mengatasi tantangan tersebut dengan menjaga keseimbangan antara hak individu dan kepentingan umum, serta memastikan bahwa kebijakan dan tindakan yang diambil selalu mengutamakan perlindungan hak asasi dan kebebasan individu.