Ya, pengangkatan anggota keluarga Pejabat/Badan TUN untuk posisi jabatan tertentu yang strategis dapat dianggap sebagai perbuatan penyalahgunaan wewenang. Hal ini dikarenakan pengangkatan tersebut tidak didasarkan pada kualifikasi dan kemampuan yang dimiliki oleh anggota keluarga tersebut, melainkan didasarkan pada hubungan keluarga dengan Pejabat/Badan TUN.

Asas larangan penyalahgunaan wewenang bertujuan untuk mencegah pengambilan keputusan oleh Pejabat/Badan TUN yang bertentangan atau menyimpang dari tujuan yang dimaksud oleh undang-undang. Dalam kasus ini, tujuan undang-undang dalam pengangkatan jabatan adalah untuk memilih orang yang memiliki kualifikasi dan kemampuan terbaik untuk menjabat posisi tersebut, bukan untuk memberikan keuntungan atau keistimewaan kepada keluarga Pejabat/Badan TUN.

Pengangkatan keluarga Pejabat/Badan TUN dapat mempengaruhi proses seleksi dan memberikan keuntungan yang tidak adil bagi anggota keluarga tersebut. Tindakan seperti ini dapat menimbulkan konflik kepentingan dan merusak integritas Pejabat/Badan TUN serta merugikan masyarakat yang berhak mendapatkan pelayanan dan kebijakan yang adil dan seimbang.

Dalam hal ini, Pejabat/Badan TUN seharusnya tidak mempergunakan wewenangnya untuk kepentingan pribadi atau keluarga, dan harus mengutamakan kualifikasi dan kemampuan dalam pengangkatan jabatan. Jika Pejabat/Badan TUN tetap mempertahankan pengangkatan anggota keluarga untuk posisi tersebut, maka hal tersebut dapat dianggap sebagai pelanggaran asas larangan penyalahgunaan wewenang.

makasihnya jangan lupa : http://saweria.co/yusufwahyur