Konsep keadilan sosial dalam Sila ke-5 "Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia" dalam Pancasila memiliki perbedaan dengan konsep keadilan dalam pandangan sosialisme dan liberalisme. Berikut adalah penjelasan perbedaan tersebut:

1. Pandangan Sosialisme: Dalam pandangan sosialisme, keadilan sosial sering dihubungkan dengan konsep redistribusi kekayaan dan sumber daya secara merata kepada seluruh anggota masyarakat. Pemikiran sosialis menekankan pentingnya pemilikatan kolektif dan penyebaran yang adil dari sumber daya ekonomi untuk mengurangi ketimpangan sosial dan ekonomi. Dalam konteks sosialisme, negara memiliki peran yang aktif dalam mengatur dan mengendalikan aspek ekonomi dan sosial masyarakat.

Di dalam Sila ke-5, konsep keadilan sosial tidak semata-mata berkaitan dengan redistribusi sumber daya secara merata, tetapi juga mencakup aspek penghormatan terhadap hak asasi manusia, keadilan hukum, pelayanan sosial, dan kesempatan yang setara bagi seluruh rakyat Indonesia. Konsep keadilan sosial dalam Pancasila mencakup aspek sosial, ekonomi, dan hukum yang lebih luas daripada hanya redistribusi kekayaan semata.

2. Pandangan Liberalisme: Dalam pandangan liberalisme, keadilan sosial sering dikaitkan dengan perlakuan yang adil terhadap individu dan kebebasan individu untuk mengejar kehidupan yang diinginkan tanpa campur tangan yang berlebihan dari negara. Pendekatan liberal terhadap keadilan sosial menekankan pentingnya kebebasan individu, hak milik pribadi, dan persaingan pasar yang bebas sebagai mekanisme yang efisien untuk mencapai keadilan sosial.

Sementara itu, dalam Sila ke-5, keadilan sosial diintegrasikan dengan prinsip kebersamaan, rasa gotong-royong, dan persatuan dalam masyarakat Indonesia. Konsep keadilan sosial dalam Pancasila menekankan pentingnya kesetaraan, keadilan, dan kesejahteraan bersama sebagai prinsip dasar dalam membangun masyarakat yang adil dan berkeadilan. Ini berarti bahwa konsep keadilan sosial dalam Sila ke-5 mencakup dimensi komunitas dan kepentingan bersama, tidak hanya menekankan kebebasan individu atau mekanisme pasar.

Dalam kesimpulannya, konsep keadilan sosial dalam Sila ke-5 Pancasila berbeda dengan konsep keadilan dalam pandangan sosialisme dan liberalisme. Konsep keadilan sosial dalam Pancasila mencakup aspek redistribusi ekonomi, keadilan hukum, hak asasi manusia, pelayanan sosial, serta kesempatan yang setara bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal ini mencerminkan pandangan keadilan sosial yang lebih holistik dan komunitas dalam konteks Indonesia.