Jawaban:Ya, DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) memiliki wewenang untuk memberikan usul kepada Presiden terkait pergantian menteri. Wewenang ini terkait dengan fungsi pengawasan legislatif yang diemban oleh DPR terhadap kebijakan pemerintah, termasuk kebijakan terkait susunan kabinet dan menteri.

Penjelasan:Dalam sistem pemerintahan yang mengadopsi prinsip parlementer, seperti yang ada di beberapa negara, termasuk Indonesia, DPR memiliki peran yang lebih kuat dalam membentuk pemerintahan. Pergantian menteri bisa diajukan oleh DPR dalam bentuk mosi tidak percaya terhadap menteri yang dianggap tidak mampu menjalankan tugasnya secara efektif atau dianggap telah melakukan pelanggaran serius.

Dalam prosesnya, DPR dapat mengadakan rapat paripurna untuk membahas mosi tidak percaya terhadap menteri tertentu dan melakukan voting. Jika mosi tidak percaya disetujui oleh mayoritas anggota DPR, DPR dapat mengirimkan usul resmi kepada Presiden untuk melakukan pergantian menteri yang bersangkutan.

Namun, penting untuk dicatat bahwa mekanisme dan persyaratan yang berkaitan dengan mosi tidak percaya dan pergantian menteri dapat berbeda di setiap negara, tergantung pada sistem pemerintahan dan hukum konstitusional yang berlaku.