Jawaban:

Implementasi politik strategi nasional pada era Orde Baru (Orba) ditandai oleh konsentrasi kekuasaan pada pemerintahan pusat, sementara pemerintah daerah dianggap hanya sebagai pelaksana kebijakan dari pemerintah pusat. Hal ini tercermin dari adanya otonomi daerah yang terbatas, dimana pemerintah daerah hanya memiliki kewenangan dalam bidang-bidang yang telah ditentukan oleh pemerintah pusat.

Pada era Orde Reformasi, implementasi politik strategi nasional mengalami perubahan dengan diberikannya otonomi daerah yang lebih luas kepada pemerintah daerah. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan di tingkat lokal, serta meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan pembangunan di daerah. Namun, terdapat kendala dalam implementasi otonomi daerah pada era Orde Reformasi, seperti masih terdapat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat dalam hal pengalokasian anggaran dan sumber daya, serta masih terdapat hambatan bagi pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya yang ada di daerahnya.

Pada era Orde Reformasi, terdapat perkembangan yang signifikan dalam implementasi politik strategi nasional, yaitu dengan diterapkannya sistem pemerintahan yang lebih terdesentralisasi. Hal ini tercermin dari diberikannya kewenangan yang lebih luas kepada pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya yang ada di daerahnya, serta diakuinya hak-hak asasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan di tingkat lokal. Namun, terdapat kendala dalam implementasi desentralisasi pemerintahan pada era Orde Reformasi, seperti masih terdapat hambatan bagi pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya yang ada di daerahnya, serta masih terdapat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat dalam hal pengalokasian anggaran dan sumber daya.