Jawaban:

Pencantuman klausul baku dalam jual-beli tidak sepenuhnya dilarang oleh Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK). Namun, UUPK juga memberikan perlindungan kepada konsumen terhadap klausul baku yang merugikan konsumen. Klausul baku yang merugikan konsumen dapat dianggap tidak sah dan tidak mengikat konsumen.

Dalam hal ini, klausul yang menyatakan bahwa barang yang sudah dibeli tidak dapat ditukar atau dikembalikan dapat merugikan konsumen. Konsumen memiliki hak untuk mengembalikan barang yang dibeli jika barang tersebut cacat atau tidak sesuai dengan deskripsi yang diberikan oleh pelaku usaha. Oleh karena itu, pencantuman klausul tersebut dapat dianggap tidak sah dan tidak mengikat konsumen.

Pasal 4 ayat (1) UUPK menyatakan bahwa pelaku usaha dilarang membuat perjanjian atau menetapkan persyaratan yang merugikan konsumen. Klausul yang merugikan konsumen dapat dianggap bertentangan dengan ketentuan tersebut.

Selain itu, pasal 7 UUPK menyatakan bahwa pelaku usaha wajib memberikan informasi yang jelas dan benar mengenai produk atau jasa yang ditawarkan. Jika informasi yang diberikan tidak benar atau tidak jelas, konsumen berhak untuk mengembalikan barang yang dibeli. Klausul yang menyatakan bahwa barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan dapat dianggap tidak jelas dan bertentangan dengan ketentuan tersebut.

Dalam hal ini, apabila konsumen mengalami kerugian akibat klausul baku tersebut, konsumen dapat mengajukan gugatan ke pengadilan konsumen atau ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) untuk mendapatkan ganti rugi. Oleh karena itu, pelaku usaha sebaiknya menghindari pencantuman klausul baku yang merugikan konsumen agar tidak melanggar ketentuan UUPK.

Penjelasan: