Untuk mengubah UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tata cara yang benar adalah sebagai berikut:

Perubahan UUD harus disetujui oleh sebagian besar anggota DPR dan dibahas dalam Sidang Paripurna.

Setelah disetujui oleh DPR, perubahan UUD harus disetujui oleh sebagian besar anggota MPR.

Setelah disetujui oleh MPR, perubahan UUD harus disahkan oleh Presiden dan ditetapkan melalui Keputusan Presiden.

Setelah perubahan UUD disahkan oleh Presiden, ia harus segera diumumkan kepada masyarakat melalui media massa.

Setelah perubahan UUD diumumkan, ia harus segera diundangkan dalam Lembaran Negara dan mulai berlaku.

Sebagai catatan, perubahan UUD harus sesuai dengan prinsip-prinsip dasar UUD yang tidak dapat diubah, yaitu Pancasila dan kewajiban menjalankan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.